Walikota Bitung Sebut Menpan-RB Pembohong

 

BITUNG  – Walikota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban tidak percaya terhadap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), karena  tidak menepati janjinya untuk memberikan jatah penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi kota Bitung. Lomban bahkan menyebut Menpan-RB adalah menteri pembohong.

Pernyataan Walikota ini disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bitung, Selasa sore (25/4-2017).

Menurut Lomban, beberapa tahun lalu, Menpan-RB kala itu, sempat berjanji akan memberi ijin perekrutan PNS bagi daerah yang komponen belanja publik dalam APBD sudah melebihi 50 persen. Tetapi, meski kota Bitung sudah berhasil melampaui angka tersebut, janji itu tidak ditepati.

“Ketika itu, masih Menpan-RB  yang lama menjanjikan apabila daerah sudah dapat meningkatkan belanja publik lebih dari 50 persen dibanding belanja pegawai, maka kami akan merestui permintaan. Dua tahun kemarin dengan segala macam upaya kami melakukan, tapi akhirnya juga tidak direstui. Sampai pernyataan saya waktu di rapat koordinasi nasional, saya bilang itu menteri pembohong”, kata Walikota.

Baca Juga:  Pria Yang Doyan Ganggu Istri Orang, Kemungkinan Sedang Sakit Jiwa?

Sampai kini, sudah tujuh tahun kota Bitung belum diijinkan untuk melakukan perekrutan PNS baru. Hal ini, kata Walikota, berdampak pada percepatan pembangunan di Bitung.

Banyak daerah di Indonesia, juga belum dibolehkan menerima PNS baru. “Memang tidak ada lobi. Kalau tidak ada, ndak ada. Karena alasannya memang negara kita belum mampu menambah lagi pegawai”, kata Lomban.

Ini memang menjadi masalah. Sehingga Pemkot Bitung mencari cara lain, yakni merekrut Tenaga Harian Lepas (THL). Tetapi ada kelemahannya, THL tak bisa mengelola keuangan, hanya bisa membantu. “Sesuai dengan aturan yang berlaku, THL tidak boleh menjadi bendahara”, jelasnya.

Walikota Bitung memaparkan hal ini, ketika menjawab catatan strategis DPRD yang menjadi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bitung tahun anggaran 2016.

Ada tiga catatan yang menjadi rekomendasi DPRD kepada Walikota Bitung untuk diperhatikan, yakni masalah pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan.

Walikota Bitung menilai catatan-catatan DPRD Bitung ini,  menjadi koreksi bagi pihaknya untuk ditidaklanjuti melalui pengambilan keputusan yang strategis guna kemajuan kota Bitung.

Baca Juga:  Disdukcapil Bolmong Terima 1000 Blangko e-KTP

“Kami tidak luput dari kekurangan. Karena itu, selaku Walikota dan Wakil Walikota,  kami bertekad untuk memperbaiki itu semua”, ujar Max Lomban.

Selain Walikota, paripurna ini dihadiri semua pimpinan DPRD, serta 18 anggota.  Sedangkan Wakil Walikota Bitung tidak hadir  karena sedang berada di Singapura menghadiri pertemuan terkait program Low Carbon Model Town (LCMT) (Jeff)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *