GRAS, Wadah Penolakan Kelapa Sawit di Bolmong

oleh

Pengurus GRAS bersama warga Bolmong. (foto/mn)

BOLMONG,MANADONEWS,-.Permasalahan Kelapa Sawit yang masih berpolemik di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), yang antara lain belum adanya ketidakpastian hukum terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tetap dan dampak kelapa sawit yang dianggap sebagai tanaman monopoli.

Hal ini akhirnya mendorong warga untuk membentuk Gerakan Rakyat Anti Sawit (GRAS). Dikatakan Franly Beret selaku Ketua GRAS Bolmong, bahwa ini didirikan bertujuan untuk mengawal semua permasalahan yang timbul akibat akan adanya kelapa sawit di Bolmong.

“Karena kelapa sawit menjadi kekhawatiran paling besar, apalagi dengan belum adanya ketidakpastian hukum terkait lahan HGU yang ada di Bolmong,” ujar Franly Senin (11/6).

Menurutnya, GRAS menjadi wadah bagi warga yang menolak aktivitas kelapa sawit di Bolmong.

“Kami terbuka bagi siapa saja. Ini merupakan bentuk aspirasi warga,” jelasnya.

Sementara itu, Panglima GRAS Bolmong, Indra Wongkar menambahkan untuk saat ini anggota GRAS sudah ada sekitar 5 ribuan.

“Sejak dideklarasikan dua minggu yang lalu, hingga saat ini sudah ada sekitar 5 ribu anggota yang semuanya tersebar di wilayah Bolmong, dan ini pun masih akan bertambah,” ungkapnya.

Baca Juga:  Yanni Tuuk Dampingi Delegasi Bolmong Dilomba Pesparawi Tingkat Provinsi

Dirinya menegaskan, pihaknya akan berupaya sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kelapa sawit.

“Itu pasti. Tapi harus diingat, dalam Perda tersebut pemerintah daerah mesti berpihak pada rakyat. Karena Rakyat Memiliki Kekuatan (People Power),” tutupnya

Diketahui, menindaklanjuti permasalahan ini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Pansus Kelapa Sawit, pada Rabu 30 Mey lalu sudah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan selanjutnya pada Kamis 7 Juni berkunjung ke Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.
( stvn )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *