Pemkab Bolsel Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 ke Gubernur

BOLSEL,Manadonews.co.id-.Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) hari ini Kamis (20/6/2019) menyerahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 kepada Gubernur setelah sebelumnya ditetapkan pada Sidang Paripurna, Senin 17 Juni 2019 lalu.

Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Lasya L. Mamonto, S.Pt dan diterima oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Djoni M. Wilar.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Pemda pertama yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 diikuti oleh Kota Bitung dan Pemkab Sitaro.

Terpisah dengan itu, Kepala BPKPD Lasya L. Mamonto, S.Pt., M.E. menyatakan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan agenda tahunan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Baca Juga:  Kapolsek Pineleng Turun Langsung ke Lokasi Kebakaran Rumah Warga

“Ini juga berkat komitmen dan dukungan pihak legislatif yang telah berupaya maksimal dalam pembahasan Ranperda dimaksud dan terus menjaga konsistensi menjadi daerah tercepat dalam penyampaian Ranperda sebagaimana dimaksud,” ujarnya.

“Selanjutnya kami menunggu jadwal evaluasi oleh Tim Pemrov sebelum ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.
(Bobby)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *