Dosen Unsrat Angkat Bicara Terkait Pernyataan Kaukus Bolmong

BOLMONG,MANADONEWS,-Pernyataan dari personil DPRD Sulut dapil Bolmong (Kaukus Bolmong) terkait Stop Bantuan Untuk Bolmong dikarenakan ketidak mampuan Kabupaten Bolmong dalam mengelola keuangan membuat salah satu Dosen Unsrat angkat Bicara.

Menurutnya polemik yang dimunculkan pada media masa yang mempermasalahkan opini Disclaimer atas LKPD Pemkab Bolmong  menggelitik dirinya.

“Sekedar memberikan tambahan kepada mereka yang menamakan dirinya kaukus Bolmong, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya terbagi dalam tiga bagian, yaitu; perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran yang meliputi penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan atau pemeriksaan dan pertanggungjawaban,” ungkap salah satu Dosen Jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi.

Dijelaskannya, opini akuntan yang diterbitkan oleh BPK yang biasa disebut sebagai hasil dari General Audit, hanya berhubungan dengan audit atas  pelaksanaan anggaran dalam hal ini penatausahaan dan pengakuntansian dimana  ini tergambar pada LKPD.

Lanjutnya, BPK didalam memeberikan opini terhadap LKPD, didasarkan pada  hasil pengujian atas  efektifitas Sistem Pengendalian Interen dalam pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketaatan terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Baca Juga:  Yasti Tuntut Perangkat Daerah Berinovasi Ciptakan Sumber PAD

Dengan demikian kalau dikatakan OPINI DISCLAIMER  disamakan dengan ketidak mampuan Kabupaten Bolmong dalam mengelola keuangan tidaklah terlalu tepat karena katanya, ruang lingkup audit tidak mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran dimana hal ini merupakan kunci dari pengelolaan keuangan.

“Disamping pelaksanaan yang memadai, memang, LKPD yang disajikan secara wajar secara tidak langsung dapat dijadikan landasan untuk dapat mengukur kinerja keuangan daerah, akan tetapi didalam mengukur kinerja keuangan suatu daerah, tidak semata-mata hanya didasarkan pada LKPD, melainkan masih banyak indicator lainnya yang dapat digunakan tanpa berdasarkan pada LKPD,” katanya.

Koordinator Bidang Akuntan Publik pada Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sulawesi utara itu pun memberikan contoh; Bolmong selang kurun waktu 2017-2018 berdasarkan data BPS, memiliki angka pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sulut yakni : 1,26 %  sedangkan pertumbuhan ditingkat SULUT hanya berkisar  pada angka 0,75%.

Berdasarkan salah satu ukuran makro tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan kabupaten Bolmong selang tahun 2017-2018  terbaik di SULUT dikarenanakan pertumbuhan IPM yang cukup baik.

Baca Juga:  Ratusan Relawan Bersih-Bersih Lokasi Pelaksanaan Revolusi Mental

Dimana secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa ketepatan perencanaan dan pengganggaran di Kabupaten Bolmong sudah cukup baik, demikian pula pelaksanaannya, jika ditinjau dari sisi IPM.

Masih banyak lagi indikator, indikator makro lainnya yang perlu di publish oleh Pemkab Bolmong agar kenerja pemerintahan (khususnya kinerja keuangan) dapat diketahui oleh msyarakat umum. 

Selain itu ia mengatakan pernyataan Bupati Bolmong, terkait penyebab disklaimernya opini BPK karena jumlah yang cukup material dalam asset yang tidak dapat diyakini oleh auditor dalam rangka menguji pemilikan dan penguasaan asset merupakan rekening riel.

Keberadaannya didalam suatu entitas yakni sejak asset tersebut dimiliki dan dikuasai, sampai asset tersebut dihapuskan dari pembukuan.

“Penatausahaan Aset di kabupaten Bolmong (khususnya fixed asset), memang perlu pemahaman yang komperhensif dari semua unsur, mengingat prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah (BMD) memiliki regulasi yang cukup ketat, sehingga pengetahuan, pengaturan fixed asset harus ditingkatkan penanganannya,” pungkasnya. (David)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *