Status Kewarganegaraan Pemukim Tanpa Dokumen Diverifikasi

MANADO,Manadonews.co.id-.Setelah berhasil melaksanakan penegasan status kewarganegaraan kepada 277 orang pemukim tanpa dokumen pada tahun 2018 silam, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal AHU bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara kembali melaksanakan verifikasi faktual terhadap berkas terhadap 158 Warga Un document di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 09 hingga 10 Oktober 2019.

Sebelumnya dilaksanakan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto, didampingi Kasubid Pelayanan AHU Noldy Sahabati, yang melibatkan Tim dari Dirjen AHU diketuai oleh Delmawati (Kasubdit Status Kewarganegaraan Dirjen AHU), perwakilan dari Kantor Imigrasi Bitung, Kantor Imigrasi Manado dan Bagian Hukum Pemkot Bitung serta Staf bidang Pelayanan Hukum.

Dalam penyampaiannya, Delmawati meminta jajaran Imigrasi untuk memastikan apakah para warga Un Document ini telah melapor di Kantor Imigrasi setempat atau sama sekali belum terdata, juga meminta kepada pihak Kantor Wilayah agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bitung, yang sebelumnya telah mengusulkan nama-nama ini dapat membantu dalam pengurusan berkas yang diperlukan para Pemohon untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Kemenkumham.

Baca Juga:  Safari Natal di Sitaro, Gubernur Ungkap Program Asuransi Pemprov untuk Nelayan

Sesuai arahan Direktur Jenderal AHU bahwa setiap proses mulai dari pendataan, menerima permohonan sampai pada verifikasi dan wawancara kepada Pemohon agar dilakukan dengan teliti dan baik sesuai aturan yang berlaku agar jalan proses pengalihan status dapat berakhir dengan baik dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak terutama untuk para Warga yang telah lama menanti status Kewarganegaraan ini, dan terutama karena ini dasarnya menyangkut pemenuhan Hak Asasi Manusia menurutnya.

Mengangkat persoalan internal dan eksternal yang sering terjadi dalam pengurusan Kewarganegaraan ini, Kadiv Pelayanan Hukum menuturkan di lingkup Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara hanya bertugas untuk mensosialisasikan proses/alur permohonan status dan selanjutnya memberikan pelayanan terkait Penegasan status, dan Kantor Imigrasi sebagai petugas pendataan, namun setelah SK Penegasan Status itu keluar sudah menjadi tanggung jawab dan tugas stakeholder terkait.

Diharapkan setiap instansi Pemerintahan yang terkait didalamnya agar bisa mengambil perannya masing-masing yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut.
(Ben)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *