Gubernur Olly : Putusan MA Harus Dipatuhi


SULUT,Manadonews.co.id-. ” Saya Tetap Berpenggang Pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.584 K/TUM/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang menyatakan batal Keputusan Mendagri No. 131.71-3241 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri No. 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud”.
Hal Tersebut Dikatakan Gubernur Olly Saat Di Wawancarai Sejumlah Awak Media, Kamis (16/01/2016) Bertempat Di Lobby Kantor Gubernur.

“Semua saya sampaikan di Mendagri bahwa saya tidak menghalangi proses Pilkada. Kalau saya menghalangi proses Pilkada, saya tidak merekomendasikan pada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan SK Pelantikan Elly Lasut,” Kata Gubernur Olly.

Gubernur Olly dalam Ekspos masalah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud yang digelar di Kantor Kemendagri pada Rabu (15/01/2020), justru menanyakan status Putusan MA tersebut.

“Yang saya pertanyakan adalah Putusan Mahkamah Agung. Kalau saya lantik (Elly Engelbert Lasut ME dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud), “saya mau apain Putusan Mahkamah Agung, bahwa dari awal proses pencalonan Elly Lasut ini ada masalah,” terang Gubernur Olly.

Baca Juga:  Pimpinan KPK Ikuti Masa Orientasi

Tambah Olly, “MA telah menyatakan bahwa ada persoalan hukum dan patut diputuskan melalui keputusan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 584 K/TUN/2019).
Untuk itu, Gubernur Olly menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menghalang-halangi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Terserah Mendagri, silahkan. Saya tidak menghalangi, karena saya sudah menandatangani untuk menerbitkan SK Pelantikan Elly Lasut. Di hadapan para pakar, saya sudah menjelaskan hal itu bahwa saya tidak menghalangi proses Pilkada. Kalau saya menghalangi, saya tidak tanda tangan permohonan menerbitkan SK Pelantikan Elly Lasut (sebagai Bupati),” ucap Gubernur Olly lagi.

“Sekali lagi, yang saya pertanyakan, Putusan Mahkamah Agung ini mau diapain ? Nah, Putusan MA ini kan jelas di situ, membatalkan SK Mendagri (SK Mendagri No. 131.71-3241 tahun 2017), yang merekomendasikan Elly Lasut masih satu periode. Itu saja yang saya tanyakan, Putusan MA ini mau diapain,” tandas Gubernur Olly.

“Kalau Mendagri mau mengabaikan (Putusan MA), ya sudah.. lantik aja!. Kalau saya, saya enggak mau abaikan (Putusan MA). Karena kekuatan hukum tetap bagi saya itu (Putusan MA),” ucap Gubernur Olly.

Baca Juga:  Sertijab Kapolsek Essang Talaud

Diapun mengatakan, sebagai mantan Legislator Senayan yang seringkali membahas dan memproduksi peraturan dan perundang-undangan, dirinya tahu peraturan dan norma-norma hukum.

“Sehingga mereka (para pakar hukum yang dimintai pendapat) mengatakan bahwa Elly Lasut harus dilantik sebagai Bupati. Saya jawab, benar !! Saya tidak pernah menghambat proses pelantikan. Yang saya pertanyakan putusan MA ini. Sekarang jawab ! Kalau kalian jawab bahwa Putusan MA ini tidak sah, saya lantik (Elly Lasut) hari ini juga. Itu saja pertanyaan saya. Susah amat ??,” tutur Gubernur Olly.
(Tim mn)