Pro dan Kontra Soal Perppu Kebiri yang Disahkan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Foto: Biro Pers Setpres | Facebook
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Foto: Biro Pers Setpres | Facebook
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Foto: Biro Pers Setpres | Facebook

JAKARTA, MANADONEWS – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara resmi telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 25 Mei 2016.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, Perppu ini tidak akan berlaku surut. Setelah berlaku, Perppu ini tidak akan berlaku retroaktif terhadap terpidana kekerasan seksual kepada anak.

Bacaan Lainnya

“Kita berharap teman-teman fraksi di DPR akan sepakat dengan Jokowi, dengan pemerintah agar Perppu ini dapat dijadikan Undang-Undang. Itu harapan kita,” kata Yasonna kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5) sore.

Mengenai masih adanya pro kontra terhadap tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Yasonna menegaskan, yang dilakukan bulan kastrasi tetapi kebiri kimia, yang tetunya juga berdasarkan pertimbangan hakim, karena itu merupakan hukuman tambahan. “Hakim akan melihat fakta-fakta, dan itu diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, pedofil kepada anak, jadi bukan kepada sembarang,” tegasnya.

Baca Juga:  Delmar Ansiga Tampil Memukau di Legislative SulutGo Expo 2020

Yasonna mengingatkan, bahwa kebiri itu adalah hukuman tambahan. Ia menyebutkan, ada beberapa hukuman tambahan. Pertama kebiri kimia, kemudian pemasangan alat deteksi elektronik. Boleh dua-duanya, boleh mungkin hanya kebiri, boleh alat deteksi elektronik.

“Ya, termasuk pengumuman yang bersangkutan secara publik. Jadi diumumkan secara publik untuk hukuman sosialnya,” sambung Menkumham.

Yasonna memastikan, Perppu Kebiri ini tidak berlaku kepada seluruh pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ia menegaskan, Perppu ini berlaku bagi pelaku yang melakukan aksinya sejak Perppu tersebut berlaku. “Tapi nanti akan dibahas di DPR. Jokowi akan segera mengirimkan ke DPR ,” tukasnya.

Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) secara umum menolak penggunaan tindakan kebiri dan juga hukuman mati sebagai bagian dari pemberatan pidana.

“ICJR akan memonitoring pasal kebiri, memperlajari hak-hak korban, pemberatan pidana, dan akan melakukan kajian apakah perppu ini berdaya guna,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W. Eddyono dalam keterangannya dilansir CNN Indonesia, Rabu (25/5).

Mengenai rencana judicial review, ICJR mash menunggu naskah resmi dari pemerintah dan sikap Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga:  Asiano Gamy Kawatu: Perangkat Daerah Harus Mengikuti Zaman

Untuk diketahui bersama, Perppu ini mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu. Anak-anak adalah pewaris masa depan negeri ini, jangan sampai kejahatan seksual merampas masa depan mereka.

[CNN Indonesia | Hukumonline | Biro Pers Setpres]

Pos terkait