Pemkot Bitung Raih WTP Kelima Kali

Walikota Bitung Max Lomban, Wawali Maurits Mantiri dan jajaran foto bersama usai menerima sertifikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut
Walikota Bitung Max Lomban, Wawali Maurits Mantiri dan jajaran foto bersama usai menerima sertifikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut
Walikota Bitung Max Lomban, Wawali Maurits Mantiri, Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit dan jajaran Pemkot foto bersama usai menerima sertifikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut

BITUNG, MANADONEWS – Pemkot Bitung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Pengghargaan ini menjadikan Kota Bitung sebagai daerah dengan keberhasilan membanggakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Sertifikat WTP Ini diserahkan oleh kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Endang Tuti Kardiani dan diterima Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban yang didampingi Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit bertempat di Aula kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulut.

Bacaan Lainnya

Lomban menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah berkontribusi positif terhadap laporan hasil pemeriksaan, sehingga kota Bitung mampu meraih gelar WTP kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011.

Lanjut Lomban, Menurut hasil pemeriksaan tersebut hampir semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur standar akutansi berbasis akrual dimana pemeriksaan dilakukan pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, hanya ada beberapa rekomendasi yang harus kita lebih perbaiki lagi” jelas Lomban yang saat itu didampingi Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri

Perolehan opini WTP kelima dari BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan Pemkot Bitung tahun 2015 ini, menurut Lomban murni didasarkan pada upaya pemerintah Kota Bitung untuk terus memperbaiki dan semaksimal mungkin meminimalisir kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya lewat bimbimgan dan arahan dari pihak BPK, serta ditunjang dengan konsistensi dari segenap SKPD dalam menata kelola keuangan APBD.

Terkait dengan batas waktu 60 hari yang diberikan BPK terkait catatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan LHP kota Bitung tahun 2015, Lomban mengatakan waktu tersebut cukup untuk pemkot Bitung dan dirinya berjanji catatan rekomendasi tahun ini tidak akan terulang di tahun depan, hal ini adalah komitmen pemkot Bitung untuk terus mempertahankan prestasi yang selama ini diraih bahkan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas di Kota Bitung.

Pos terkait