JAKARTA, MANADONEWS – Nama Kepulauan Natuna sebagai salah satu gerbang terluar Indonesia terus menuai perhatian pemerintah dan masyarakat sejak menghangatnya situasi di laut China selatan. Ada tiga fokus yang menjadi prioritas pemerintah atas kepulauan tersebut, diantaranya yang berkaitan dengan industri perikanan, industri migas serta pertahanan.
Ketiga point penting yang menjadi prioritas kerja pemerintah di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut, dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) siang kemarin.
Sementara terkait beberapa infrastruktur yang ada di Natuna yang perlu dibangun, diperbaiki, Presiden Jokowi meminta agar segera dimulai.
Terkait dengan pengembangan industri perikanan, Presiden mengaku dirinya mendapatkan laporan bahwa produksi di sektor sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9% dari potensi yang kita miliki.
“Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita,” tutur Presiden Jokowi.
Kemudian mengenai industri migas di Natuna, menurut Presiden, dari 16 blok migas yang ada di sekitar Natuna, baru 5 blok yang berproduksi, sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok masih dalam proses terminasi. Oleh sebab itu, Presiden menginginkan ini perlu didorong agar proses-proses produksi bisa segera dilakukan.
Lanjut menurut Presiden, pada sektor pertahanan adalah untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, ia telah memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
[Setkab]
