MANADO, MANADONEWS – Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulut terhadap program kemitraan dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulut.
Dukungan dari Ketua Dewan Pembina TP-PKK Sulut ini, sekaligus meyakinkan Ketua TP-PKK Sulut Ibu Ritha Maya Dondokambey Tamuntuan, yang nota bene adalah Istri tercintanya, bahwa PKK Sulut tidak akan berjalan sendiri, akan tetapi seluruh program PKK Sulut akan ditopang langsung oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui program kemitraan yang ada sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Hal itu disampaikan Gubernur, pada Rapat Konsultasi Ketua Dewan Pembina dan para Anggota (Kepala-Kepala SKPD) dengan Pengurus TP-PKK Sulut, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (02/08).
Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Ketua TP-PKK Sulut dr Devi Kartika Kandouw Tanos MARS, oleh Ritha mengungkapkan sebagai mitra kerja pemerintah, PKK Sulut perlu mendapat topangan dana dari pemerintah daerah guna melaksanakan 10 program pokok PKK yang dijabarkan kedalam Empat Pokja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
“Namun demikian sejak Bulan Juni dan Juli lalu, TP-PKK Sulut telah melakukan berbagai kegiatan kemitraan dengan sejumlah SKPD dan kegiatan itu dianggap berhasil,” kata First Lady Sulut ini.
Gubernur berjanji untuk Tahun 2017, seluruh SKPD sudah akan menyiapkan anggaran guna menopang 10 program PKK.
“Walaupun hanya satu dua program dilakukan oleh satu SKPD yang bermitra dengan Pokja A misalnya itu sudah bagus, karena di Pemprov Sulut ada banyak SKPD sehingga seluruh program PKK yang ada semuanya bisa tercover sehingga bisa berjalan dengan baik,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menegaskan, kedepan semua program kemitraan dengan PKK diserahkan saja kepada PKK, biarlah mereka yang melaksanakannya.
“Mulai sekarang kita putar PKK menjadi pelaksana kegiatan, sementara SKPD jadi peserta sekaligus mengawasinya. Dengan demikian TP-PKK Sulut akan lebih hebat lagi, sehingga fungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, itu bisa berjalan sesuai koridor yang ada,” ketusnya.
“Demikian pula Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulut, hendaknya dalam penyusunan anggaran lebih spesifik lagi mengisi nama kegiatan pada program kegiatan yang dianggarkan pada SKPD, sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini, hanya mata anggaran PKK tercantum, tetapi kegiatan harus sesuai nomenklatur yang ada, sehingga bisa menunjang setiap kegiatan pada TP-PKK Sulut,” tegas Dondokambey.
