Komisi X DPR: Tak Ada Alasan untuk Tak Mendukung Program Dokter Layanan Prima

Popong Junjunan/ist

JAKARTA, MANADONEWS – Ditinjau dari pelbagai aspek, program Dokter Layanan Prima (DLP) sangat bagus, sehingga tal ada alasan untuk tidak mendukung program ini.

“Karena dari segala aspek, sangat bagus. Jika dilihat dari kepentingan masyarakat maupun dokter. Sehingga prodi ini memberikan pilihan karir kepada dokter, jadi bukan hanya menjadi dosen atau dokter spesialis,” kata Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan politisi dalam RDPU(rapat Dengar pendapat umum) antara Panja Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) dengan pakar kedokteran di antaranya Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SpF(K), SpKP, Prof. Dr. dr. Agus Purwodianto. DFM., SH., M.SiSp (K), dan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., PhD, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/01).

Poitisi Partai Golkar ini menilai asas dari Prodi DLP adalah manfaatnya yang bagus kepada masyarakat. Sementara dari aspek yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan telah menolak permohonan judicial review UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) yang diajukan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Sehingga pengaturan DLP dalam UU Dikdok tetap harus dijalankan.

“Dari aspek yuridis, putusan MK itu sangat jelas. Apa perlu diusik lagi? Kalau saja putusan MK diusik lagi, bagaimana hukum kita. Kita harus buktikan hukum bukan untuk dilanggar, tapi dilaksanakan,” tukasnya seraya menambahkan tak memungkiri, masih ada pihak-pihak yang kurang setuju terhadap program DLP ini.

Ia berharap, melalui Panja Prodi DLP ini, dapat menjadi jembatan, dan permasalahan ini tidak berlarut-larut. Sehingga dia mendorong agar segera dipersiapkan Peratuan Pemerintah atau Peraturan Menteri, sebagai penguatan agar program ini dapat dilaksanakan.

Anggota Komisi X DPR lainnya Muslim mengaku dalam beberapa kesempatan kunjungan ke beberapa universitas, banyak rektor yang mendukung DLP ini. Namun karena belum ada Peraturan Pemerintahnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.

“Ini banyak yang belum tahu. Jika masyarakat disosialisasikan dengan baik, mungkin akan banyak yang mendukung,” kata politisi partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., PhD menjelaskan, jalur pendidikan setara spesialis untuk DLP diadakan di UU Dikdok agar ada spesialis di layanan primer yang bekerja dengan maksimal sampai pensiun. Selama ini, sebagian besar dokter umum berada di layanan primer sebelum menjadi spesialis di pelayanan rujukan.

“Survei di mahasiswa FK Universitas Gajah Mada setiap tahun menunjukkan hasil sekitar 90 persen ingin menjadi spesialis. Mereka menjadi dokter umum di layanan primer bukan untuk berkarya sampai pensiun,” jelas Laksono.

Sedangkan Prof. Dr. dr. Agus Purwodianto. DFM., SH., M.SiSp (K) mengatakan jumlah DLP masih sedikit dibanding Dokter Spesialis. Perbandingannya mencapai 32 persen untuk DLP, dan 68 persen untuk Dokter Spesialis. Pasien juga cenderung berobat ke Dokter Spesialis, karena ilmu pengetahun dan teknologi kedokterannya lebih mutakhir.

Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SpF(K), SpKP mendukung Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan DLP melalui strategi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terlebih dahulu.

“Pelaksanaan program DLP sebagai Prodi DLP akan dilaksanakan setelah semua perangkat siap, yaitu aspek hukum, kurikulum, standar, dosen, wahana pendidikan, dan lainnya,” kuncinya.(djamzu)

Baca Juga:  Papan Reklame Timpa Mobil, Tiga Penumpang Selamat