Tak Terlibat Kasus Hambalang KPK Telah Kembalikan Barang Sitaan kepada Olly Sejak Lama

Victor Rarung saat menerima berita acara penyerahan dari KPK/Dok

MANADO, MANADONEWS – Sering dikaitkan dengan kasus Hambalang, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey buka suara.

Setelah sekian lama berdiam diri, mantan wakil ketua Badan Anggaran DPR RI pun akhirnya memperlihatkan berita acara pengembalian barang bukti dari KPK, Selasa (7/2) malam melalui staf pribadi Olly Victor Rarung.

Dari bukti surat serah terima nyatalah kalau pengembalian barang sitaan oleh KPK telah berlangsung lama, yakni bulan Mei tahun 2015 silam.

Proses penandatanganan berita acara pengembalian barang/Dok

Kepada media Rarung memperlihatkan isi berita acara pengembalian barang bukti nomor BA-112/26.Ek.4/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 di Gedung KPK Jakarta.

“Barang-barang yang disita sudah di kembalikan dan saya yang terima di kantor KPK waktu itu,” kata Victor sembari memperlihatkan isi berita acara dan foto – foto prosesi penyerahan.

Barang – barang diangkut keluar usai penandatangan berita acara/Dok

Adapun barang bukti dalam berita acara, satu buah meja kayu ukuran 163x71x14, satu unit meja makan kayu ukuran 410x100x20, dua dampar atau kursi kayu ukuran 38x157x54 dan dua stoll atau kursi kayu ukuran 40x39x53.

Dengan memberikan keterangan berita acara pengembalian barang bukti dan foto, sepertinya Olly lebih menekankan bahwa tudingan tersangka kasus Hambalang keliru.

Inilah Surat berita acara penyerahan barang sitaan KPK yang diterima Rarung mewakili Olly bulan Mei tahun 2015 silam/Dok

Berdasarkan berita acara pengembalian tercantum: 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2428 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 58/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadlan Negeri Jakarta pusat Nomor.30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli, atas nama Terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Surat perintah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Sprin.PPP-25/01-24/04/2015 tanggal 7 April 2015.(*)

Baca Juga:  Gubernur Tandatangani Deklarasi Kampung Bebas Tarkam di Tompasobaru

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3037 votes

This will close in 10 seconds