Pemkot Gelar Rakor PLP2IP dan Evaluasi Kelurahan 2017

  • Whatsapp
Rakor persiapan pelaksanaan kegiatan program Penataan Lingkungan Penduduk dan Infrastruktur Perkotaan (PKP2IP) dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2017, yang dipimpin Asisten I Pemkot Tomohon.
Rakor persiapan pelaksanaan kegiatan program PLP2IP dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2017, yang dipimpin Asisten I Pemkot Tomohon.

TOMOHON, MANADONEWS – Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan program Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk dan Infrastruktur Perkotaan (PLP2IP), Pemerintah Kota Tomohon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2017, yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Tomohon, pada Kamis (9/2).

Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Dra. Truusje Kaunang, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Tomohon Max M. Mentu, SIP. MAP. Dalam Rapat Koordinasi ini Asisten I memberitahukan kepada para lurah untuk melaksanakan rapat dan pertemuan dengan Walikota Tomohon dalam rangka pembentukan desa.

Bacaan Lainnya

“Kepada seluruh Lurah agar memasukkan usulan serta biodata para perangkat Kelurahan, baik Kepala Lingkungan maupun Wakil Kepala Lingkungan di kelurahannya masing-masing, dan dimasukkan ke Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tomohon,” ujar Kaunang.

Baca Juga:  Eman Terima Penghargaan Kota Sehat Tomohon

Lanjut Asisten I mengharapkan agar para Lurah bertanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya di Kelurahan, serta juga bertanggung jawab pada seluruh kegiatan PKK di kelurahannya. Selain itu, Kaunang meminta agar Camat dan Lurah membuat SK untuk Pengurus TP-PKK di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing, sambil berkoordinasi dengan TP-PKK Kota Tomohon.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Kota Tomohon Max M. Mentu, SIP. MAP, dalam arahannya membahas mengenai evaluasi tingkat perkembangan kelurahan, yaitu tentang instrumen penilaian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015, dimana instrumen penilaian kelurahan terdiri dari cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon J. S. T. Pandeiroth, SPd. MM, Kepala Bagian Umum Setda Kota Tomohon Syske Wongkar, serta para Camat dan Lurah se-Kota Tomohon.

Fransiscus

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *