Langsung ke konten
JAKARTA, MANADONEWS – Pengamat politik dari Reform Institute Yuddy Latief menilai konflik yang terjadi sekarang ini bukan hanya konflik islam dan non islam.
“Itu harus kita katakan, dan dalam banyak kasus para penyerang Ahok pun tidak ingin memperluas wilayahnya menjadi medan pertentangan konflik agama,” katanya diskusi bertema “Merawat Indonesia dalam Konteks 4 Pilar” di Media center Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/2)
Dia mengingatkan jangan lupa kita tidak mengatakan itu konflik agama karena pendukung Ahok pun banyak orang islamnya.
“Kalau kita ukur pendudkung Ahok itu banyak orang islamnya ketimbang non islamnya,” katanya.
Jadi di sini yang terjadi sebenarnya lebih pada konflik dalam perbedaan-perbedaan pandangan di dalam tafsir-tafsir keagamaan itu sendiri,” tukasnya. Selanjutnya perbedaan dalam apiliasi politik. Namun terpenting sejauh ini perbedaan-perbedaan apapun ternyata bisa dalam batas ambang keadaban.
Yang pasti, itu member pelajaran bahwa Bhineka tunggal ika ini tidak bisa turun begitu saja seperti durian runtuh tetapi sesuatu yang perlu diusahakan dengan prasyarat persatuan dan keadilan.
Jadi misalnya dalam pembukaan pertama pokok pikiran pertama dalam UUD itu dikatakan Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia artinya Bhineka Tunggal Ikka memiliki dua sayap yang harus bergerak serempak pertama kita terus merawat persatuan dan yang kedua kita terus mengambangkan keadilan dan keduanya tidak bisa dipertukarkan artinya demi persatuan tidak bisa mnegorbankan keadilan dan demi keadilan tidak bisa mengorbankan persatuan. Wakil ketua MPR RI Hidayat Nurwahid mengungkapkan aksi para umat Islam akhir akhir ini untuk menegakkan NKRI.
“Bukan anti bhinneka tunggal ika. Tinggal kasusnya diselesaikan dengan menegakkan hukum. Bukan saling teror dan apalagi mengancam antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat,” tegasnya.
Oleh karenanya seluruh elemen bangsa ini khususnya eksekutif dan legislatif dari pusat sampai daerah harus melaksanakan 4 pilar MPR RI.
“Ancaman itu bukan saja dengan adanya sejumlah aksi tersebut, melainkan masih banyak ancaman sparatis di beberapa daerah di Indonesia,” tandasnya seraya menambahnya kesenjangan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan yang lainnya harus di perhatikan. (Djamzu)
