Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tak libatkan DPD langgar konstitusi

  • Whatsapp

Jakarta, MN – Hadir menjadi narasumber Afnan Hadikusumo (Ketua PPUU DPD RI), Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara, Prof Hendrawan Supratikno Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP. Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP. Prof Hendrawan Supratikno mengakui peran DPD RI dalam pembahasan UU tidak jelas. “Seolah olah daerah di wakili DPD. Tapi kenyataannya DPR lebih berperan,” katanya.

Menurutnya titik awal pembuatan UU MD3 dari hasil ‘kecelakaan’ politik yakni sistim proposional. Padahal persengkongkolan, lanjutnya karna saat itu Capres dari PDIP akan menang. “Arsiteknya kita sudah ketahui bersama. Tapi kita hormati. Politik prosesnya tawar menawar. UU ini mengandung cacat. Karna DPR memutus hubungan dengan pemilih dan peran legislasi di kebiri,” paparnya. Sejauh ini, revisi MD3 untuk pimpinan MPR, DPR dan penguatan Badan legislasi.”Supres(surat presiden) sudah di tangan ketua DPR,” tambahnya. Sedangkan daftar inventaris masalah akan di bagikan pada setiap fraksi, katanya. “Mudah mudahan di selesaikan masa sidang berikutnya,” tukasnya. Sementara keinginan peran DPD sendiri. Fraksinya memahami.”kita pahami ketidakpuasan DPD. Fraksi PDIP memutus yang sudah di paripurnakan,” kilahnya seraya menambahkan Setelah UU pemilu selesai. “Kita setuju dilakukan perubahan menyeluruh terhadap MD3. Akhir priode dewan ini,” tandasnya. Sementara pengamat hukum tatanegara Refly Harun eksistensi DPD dalam membuat UU sudah di putuskan MK. “Putuaan MK saja tidak ditaati soal keterlibatan DPD dalam membuat UU. Karna putusan MK yang membuat UU yakni Presiden, DPR dan DPD. Prakteknya tidak,” katanya. Yang pasti jika DPD di libatkan maka kewenangan DPR tergerus signifikan Itu yang tidak dikehendaki DPR, jelasnya  “MD3 ke depan harus dibuat paradigma yang benar. DPR dan DPD sekarang membuat UU untuk priode berikutnya,” tukasnya Hendrawan.  Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo mengaku setiap pembahan UU baiknya jika DPR ikut melibatkan DPD dalam proses-proses pembahasan maupun revisi dalam pembahasan UU.
Sejauh itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan revisi tersebut hanya dilakukan terbatas. ” revisi UU MD3 yang sudah disahkan Desember lalu itu hanya untuk menambah satu pimpinan DPR dan MPR, sehingga jumlah pimpinan di masing-masing lembaga itu menjadi enam untuk mengakomodasi kepentingan politik,” katanya.

Baca Juga:  Istri Walikota Manado Rayakan HUT ke-47 bersama Anak-anak Panti Asuhan, Ini Foto-fotonya

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan agar DPR RI melibatkan DPD RI dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang. Dan putusan itu harus dilaksanakan oleh DPR RI. “Keputusan MK itu kan harus dijalankan,” lanjut Afnan.

Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyatakan bahwa seharusnya DPR menyertakan DPD dalam merevisi UU MD3.
“Putusan MK saja tidak ditaati mau keputusan siapa lagi, sesuai UUD 1945 pasal 22d harusnya DPR ikutkan DPD, bisa disebut cacat formil karena harusnya tripartit dalam konteks pasal 22d,” tegasnya seraya menambahkan
dalam membuat UU MD3 yang benar-benar utuh dan menyeluruh tidak bisa tambal sulam harus dibuat dengan paradigma yang benar.
“Kerangka harus benar dulu yaitu dijauhkan dari konstelasi politik saat ini dan revisi tersebut diberlakukan untuk periode kedepan,” kata Refli Harun.
(Djamzu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *