Pansus RUU Pemilu Menilai Indonesia ‘Belum Layak’ Terapkan e-Voting, Ini Jelasnya

Jakarta, MN – Anggota Pansus RUU Pemilu baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kemendagri, KPU dan Parpol Jerman dan Meksiko pada 11 Maret 2017 hingga 16 Maret 2017 lalu.

Hal itu bertujuan mengatehui hal-ikhwal e-KTP untuk e-voting dalam pemilu di negeri Eropa yang telah menerapkan e-Voting tersebut. Sebab, pemungutan suara elektronik (e-voting) menjadi salah satu mekanisme pemilu yang ingin didalami oleh Pansus RUU Pemilu.

“Kami konfirmaai ke Jerman, justru e-voting ini bermasalah di sana. Tidak ada data pendukungnya, rawan untuk diterobos, atau di-hack. Jadi, bukan karena teknologinya, melainkan ada kekhawatiran jika muncul komplain atas hasil pemilu maka tidak bisa dibuktikan secara data. Data dari e-voting juga rawan diretas,” tegas anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G Plate di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (20/03) tadi.

Menurut politisi NasDem itu, pada awal pembahasan RUU Pemilu, Pansus melihat bagaimana ada satu permasalahan besar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yaitu, adanya sengketa pemilu dengan jumlah yang cukup besar.

Baca Juga:  KPK Gelar Seminar Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Dokumen-dokumen terkait kepemiluan dinilai sangat banyak. Kemudian tercetus pemikiran untuk menerapkan e-voting, e-counting (perhitungan suara) dan e-witnessing (saksi).

“Jadi, kami membutuhkan satu model, apa yang bisa melaksanakan pemilu serentak cepat, tepat dan minimal sengketa. Salah satu yang dilihat adalah e-voting,” ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.

Dengan demikian kata Johnny, NasDem berpendapat e-voting belum diperlukan. Untuk itu, hasil kunker Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko akan dirapatkan terlebih dahulu di tingkat pimpinan Pansus untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan.

“Konfirmasi seperti ini penting agar keputusan yang diambil benar,” tambahnya.

Karena itu, Fraksi NasDem akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPPT untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan kemungkinan penerapan e-voting, dan KPU.

“Kita akan menjelaskan bahwa Jerman belum menerapkan e-voting dalam pemilu, dan belum waktunya untuk Indonesia,” pungkasnya.(djamzu)