Jakarta, MN – Undang-undang (UU) Jasa Kontruksi sangat penting untuk mencegah diantaranya gagalnya bangunan. Sehingga, pembinaan kontruksi mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Pentingnya UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi untuk standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan kontruksi pengguna jasa dan penyedia jasa,” jelas Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis pada Forum Legislasi ‘Implementasi UU Jasa Kontruksi, Senadakah dengan Nawacita Jokowi?’ di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Selasa (21/03).
Hal itu bertujuan agar baik pengguna maupun penyedia jasa mendapat prioritas guna mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan itu ditentukan penilai ahli. UU yang merupakan inisiatif DPR tersebut sebagai pengganti UU No.18/1999.
“Pembinaan kontruksi diharapkan mampu memndukung pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktifitas rakyat dan dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi,” papar Francis.
Selanjutnya UU tersebut nantinya juga mengatur badan usaha asing.
“Harus mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja kita,” tukasnya seraya menambahkan sikap pemerintah harus tegas! Meskipun saat ini masih tahap sosialisasi, yang pasti memprioritaskan pekerja lokal dan juga di pucuk pimpinan. Dimana hal lainnya menyangkut sengketa harus mengutamakan mufakat dan meminimalisir (urusan,red) sampai ke pengadilan.
Pada kesempatan itu pula, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi (BK-SDK), Yaya Supriyatna menuturkan, pihaknya sudah menerima naskah dari UU tersebut dari Setneg dalam hal ini Kemenkumham.
“Kami segera menyampaikan UU ini kepada seluruh stake holder khususnya kepada pemerintah daerah terutama kepada asosiasi profesi dan juga lembaga yang masih sedang berjalan,” katanya.
Lanjut Yaya mengatakan di dalam sosialisasi itu mereka memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali dikarenakan UU Jasa Konstruksi tersebut adalah inisiatif DPR yang dinyatakan bahwa kekosongan-kekosongan yang terjadi pada UU No.18/1959 itu telah diisi dengan baik sekali di dalam UU Jasa konstruksi No.02/ 2017.
“Nanti bisa kita lihat bahwa di dalam isinya UU itu bukan lagi UU yang di revisi tetapi jadi UU pengganti, karena lebih dari penambahan pasal nya dari 46 menjadi 106. Jadi lebih hampir 100 persen,” kuncinya. (djamzu)
