Jakarta, MN-Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijaya menilai sudah saatnya UU Nomor 5 /1999 dilakukan perubahan. Tujuannya, agar UU yang mengatur tentang hukum persaingan usaha di Indonesia sesuai dengan kondisi ekonomi global yang terus berkembang.
“Komisi VI berinisiatif menyusun kembali mengkonstruksikan kembali RUU tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, melandasi mengapa UU ini perlu diubah bukan hanya mengamandemen tetapi juga merubah beberapa hal yang substansi yang perlu sehingga bisnis di Indonesia supaya lebih baik,” terang Azam Asman dalam diskusi forum legislasi “Maslahat RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” di Media Center Nusantara III Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).
Dalam menyusun UU ini kata dia perlu banyak waktu, banyak hal yang
perlu diakomodir, ditindak lanjuti dan perlu di komunikasikan ke steakholder yang lain termasuk akademisi, pelaku usaha, maupun dengan pakar hukum.
Menurut Azam Asman, UU no.05/1999 tekah banyak memberkan arti bagi perubahan dalam iklim usaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Dengan lahirnya UU ini dilakukan Undang-Undang (UU) ini sistem persaingan usaha semakin sehat, karena akan memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi.
“Sebab kalau tidak ada persaingan maka efisiensi menjadi rendah sehingga yang dirugikan pada ujungnya adalah rakyat banyak yang memakai usaha-usaha bisnis,” katanya.
Ditambahkan, seiring dengan waktu dan perkembangan perekonomian bangsa berbagai perubahan lingkungan bisnis terjadi luar biasa dengan kemajuan tekhnologi dengan era informasi yang cepat, ditambah lagi dengan pelaku usaha yang melakukan segala cara untuk mengunakan posisi dominan yang dimiliki guna menyingkirkan pesaing dalam hal ini menguasai pasar.
Ternyata, pola ini makin canggih, membuat instrumen hukum dalam UU
No.5/1999 semakin tertinggal semakin tidak bisa mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia. Akibatnya, sult bagi KPPU sebagai otoritas untuk menjangkau perilaku anti persaingan tersebut dalam menegakan hukum persaingan di Indonesia.(Djamzu)
