Akhirnya Hak Angket KPK Terhenti, Begini Kronologisnya

  • Whatsapp

Jakarta, MN-Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR awalnya menghebohkan ketika dipimpinan Wakil Ketua Fahri Hamzah diketok sebagai tanda hak ini bisa proses di dewan. Ternyata saat Rapat Pimpinan DPR dan pimpinan Frakasi-fraksi DPR pengganti Badan Musyawarah, menunda pembentuk pansus .
Menurut Wakil Ketua Agus Hermanto ketika rapat mau mengumpulkan nama yang akan dikirim oleh fraksi, tidak satu fraksi pun mengirimkan nama ke angket pansus.
“Dengan demikian, hak angket tidak bisa dilanjutkan,” kata Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Kamis (18/5/2017).

Dijelaskan, hal itu sesuai dengan UU dan Tatib No.171 pasal 1,2, dan 3, bahwa angket yang telah disetujui di paripurna DPR RI maka seluruh fraksi harus mengirimkan utusannya ke pansus angket. Tapi, karena sampai hari ini belum ada yang kirim, maka ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan dan akan dibicarakan lagi nanti.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menegaskan keinginan dari pihaknya agar diajukan  hak angket dalam rangka lembaga ini jika bertugas harus sesuai jalur hukum.
“Jangan bekerja diluar jalur hukum. Ini bisa bahaya,” tegasnya.
Jangan ada pandangan, jika pengajuan Hak Angket KPK lalu ingin melemahkan lembaga ini. Justru niatnya memerkuat. Jika orang di dalamnya bersih, kenapa takut dengan hak itu, tambahnya.
Meski KPK bagian dari lembaga negara yang independen, namun tak bisa berdiri sendiri. Khususnya dari pengawasan agar kinerjanya sesuai prosedur. Karena itu, KPK harus melaporkan kinerjanya kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK RI. Sehingga tak boleh ada yang luput dari pengawasan.
Anehnya kata Masinton, dirinya disebut melakukan penyerangan politik karena mengusulkan angket KPK itu. “Justru KPK jangan menjadi institusi politik, maka berhentilah berpolitik. KPK jangan gagal paham. Itulah yang harus dibuka ke masyarakat. Ahli hukum Prof.DR. Romli Atmakusumah saja mendukung bahwa KPK tak boleh semena-mena, melainkan harus menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.
Dia pun mempertanyakan pembacaan dokumen saja sampai ada yang di SP2, bahkan dicabut. Adanya human error itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi kepemimpinan KPK itu kolektif kolegial. “Kalau dibiarkan tujuan KPK untuk Indonesia yang bersih tak akan tercapai. Toh, dari angket ini akan ada rekomendasi untuk kepolisian dan kejaksaan karena penagakan di kedua lembaga ini masih lemah. Indonesia masih peringkat ke 90 sejajar dengan Nigeria, Kolombia dan negara lainnya,” ungkapnya.
Dengan demikian, Masinton meminta KPK santai saja dan menjawab angket itu dengan berani jujur. “Kalau bersih kenapa risih, santai saja untuk perbaikan KPK sendiri,” pungkasnya.Masinton Pasaribu memastikan kebohongan penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan dalam rekaman Miryam Hariani yang menyebutkan ada tekanan dari anggota Komisi III DPR RI tersebut. “Sebut ada nama-nama Komisi III DPR itu bohong. Mengapa? Karena ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa yang dinyatakan Novel Baswedan itu tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” ungkap politisi PDIP itu.
“Apa yang saya sampaikan ini berkonsekuensi hukum, lalu kenapa tidak dibuka saja rekaman itu? Jadi, tak usah risih kalau memang bersih dan berani jujur. Sebab, setiap mengkritisi KPK, selalu diserang untuk melemahkan, menjatuhkan KPK, dan bahkan disebut PKI. Bahwa angket ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap lembaga negara yang menggunakan uang negara,” tambahnya. Sedangkan anggota komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Jamil secara pribadi mendukung angket KPK tersebut, guna memperbaiki kinerja KPK sendiri. Mengapa? Yang namanya hak angket itu eksklusif, yaitu khusus mengawasi kinerja KPK. KPK ini sudah 15 tahun reformasi, maka sudah seharusnya dievaluasi. “Saya ibaratkan KPK saat ini sebagai pesawat yang sedang dibajak. Nah, untuk menyelamatkan KPK dari pembajak, maka dengan hak angket DPR,” ujar politisi PKS ini.

Baca Juga:  Presiden dan Ibu Negara Hadiri Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

Hanya saja kata Nasir, Fraksi PKS menolak, maka dirinya tidak bisa berbuat banyak. Untuk itu dia mendorong fraksi-fraksi pendukung angket KPK berkomunikasi yang lebih baik lagi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan partai, agar tujuan angket yang baik ini bisa dipahami untuk melemahkan. Sebaliknya untuk memperkuat. Hal itu mengingat yang akan ‘dibongkar’ itu kinerja KPK. “Jangnkan dibongkar, disentuh saja kita bisa kesetrum,” jelasnya.

Nasir menegaskan jika angket ini untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja KPK, karena KPK ini amanat reformasi untuk pemberantasan korupsi dan Indonesia yang bersih dari korupsi. “Jadi, kita ingin kinerja KPK on the track, tetap pada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi-nya) maka KPK harus dikritisi,” katanya.
Menurut Nasir, lembaga negara tanpa akuntabilitas, maka akan ada dua (2) kendang yang dibunyikan; yaitu mencari popularitas dan mengejar uang. Makanya dengan angket ini agar ‘road map’ KPK bisa berjalan benar dan baik dengan sistem integrasi nasional. “Jadi, KPK ini harus diselamatkan dari para pembajak,” kuncinya.(djamzu)

Baca Juga:  Eman teken MOU dengan pejabat Kota Tomohon.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *