Jakarta, MN –Ketua DPD RI , Oesman Sapta mengatakan kondisi BUMD masih jauh dari harapan. “BUMD sering kali digunakan untuk memenuhi kepentingan kelompok atau segelintir orang. Sehingga sulit berkembang,” kata Oesman pada sambutannya dalam acara Top BUMD Award 2017 di Gedung Balai Kartini, Jakarta Rabu (24/5).
Menurutnya pengelolaan BUMD yang tidak tepat menyebabkan keuntungan daerah tidak maksimal. Padahal menjadi motor daerah dalam pengembangan segala potensi yang dimiliki untuk mendukung pembangunan.
Bagitu juga pemerintah pusat belum memberi perhatian khusus dalam pembinaan BUMD. Dikatakannya faktor yang membuat BUMD tidak berkembang disebabkan pengelolaan oleh pemerintah daerah belum berbasis kopetensi yang berorientasi profit. Sehingga tidak ada inovasi dan daya saing yang kuat untuk berkembang. Selain itu, praktek BUMD Indonesia selama ini belum memiliki payung hukum . Karna belum ada UU khusus tentang BUMD. Namun DPD RI telah menginisiasi RUU tentang BUMD.”Sudah masuk dalam prolegnas dan sedang dalam pembahasan bersama DPR RI dan Pemerintah,” tukasnya. Faktor lainnya yakni pengawasan kinerja BUMD masih sangat kurang. Sehingga Output yang dihasilkan tidak maksimal. “Pengawasan pemerintah pusat dan masyarakat diperlukan agar kualitas dan hasilnya bisa lebih baik,” katanya.
Oleh karenanya dia mendorong BUMD dilepas dari pengaruh internal. “Perlu membangun propesionalisme dalam BUMD. Karna saat ini BUMD tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat posisinya sangat tinggi bagi daerah,” imbuhnya.(djamzu)
Ketua DPR RI Angkat Bicara Soal BUMD Yang Dinilai Diduga Digunakan Kepentingan Pribadi
