Manado, MN – Pancasila merupakan hasil dari kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Hal ini dikatakan Presiden RI Joko Widodo yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 -1Juni 2017 dilapangan Kantor Gubernur Kamis (01/06).
“Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman dari Sabang sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia, itulah ke-bhinneka tunggal ika-an kita. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebhinnekaan kita sedang diuji. Saat ini pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinnekaan dan ke-ika-an kita,”ucap Kandouw saat menjadi Inspektur Upacara pada kegiatan tersebut.
Sekarang ini dikatakannya, ada munculnya sikap-sikap yang dinilai tidak toleran serta mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dimana, masalah tersebut semakin mencemaskan diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong.
“Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut, serta kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan.
Oleh karenanya melalui moment bersejarah itu, Wagub mengajak peran aktif dari para ulama, Ustadz, Pendeta, Pastor, Biksu, Pedanda, serta tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.
“Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu mengapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila, dan anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan, serta kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran untuk menjadikan bangsa yang adil, makmur bermartabat di mata internasional. Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila,” ingatnya.
“Pemerintah pasti akan bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di Bumi Indonesia. Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan dan jaga persaudaraan diantara kita. Mari saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari saling bahu -membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, Saya Pancasila,” tutup Wagub Kandouw.
Dalam kesempatan tersebut Wagub menyerahkan 2 (dua) unit mobil operasional pemadam kebakaran dan 5 (lima) unit sepeda motor unit reaksu cepat (URC) kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Sulawesi Utara.
Kegiatan itu juga ihadiri oleh Forkopimda Sulut, Sekertaris Provinsi, Edwin Silangen, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut, Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkup Pemprov Sulut, serta Pejabat TNI/Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta LSM Adat, serta siswa-siswi tingkat SD,SMP dan SMA. (tim)
