Ini Sikap Pemerintah Soal Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, manadonews – Sikap Pemerintah angka ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold/PT) sebesar 20-25 %, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Masalah PT ini yang menjadi isu krusial paling alot di antara lima isu krusial yang masih tersisa.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/6)

Sementara Waktu yang tersisa ini akan digunakan untuk lobi antara Pemerintah dengan pansus, yang diwakili Ketua Pansus Lukman Edy. “Opsi ambang batas (Presidential threshold) tersebut terdiri dari 0 %, 20 % usulan pemerintah, Nasdem, Golkar. Ada yang 10-15 %,” kata politisi PDIP itu.

Ketika ditanya apakah pemerintah membuka peluang untuk menyetujui opsi kompromi, yakni 10-15 persen, menurut Tjahjo pihaknya belum ada rencana ke arah sana. “Belum. Termasuk jika nantinya disediakan opsi paket terhadap lima isu, pemerintah belum dapat memastikan apakah sikap Pemerintah bisa berubah. Kita akan lihat dulu paketnya,” tambah Tjahjo.

Baca Juga:  Sejumlah Pasar Rakyat di Mitra Siap Beroperasi, Sumendap Ingatkan Kebersihan

Sementara itu kemungkinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu, jika Pansus gagal capai kesepakatan, Tjahjo mengatakan Perppu bisa saja diterbitkan jika pengambilan keputusan terhadap sejumlah isu dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu mengalami kebuntuan atau deadlock hingga ke tingkat sidang paripurna.

Tapi, kalau RUU Pemilu berakhir dengan voting di paripurna, maka pemerintah tak memiliki suara. “Opsi kami, kalau sampai deadlock di paripurna, ya sudah kita kembali ke undang-undang lama. Paling ada Perppu dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi yang serentak. Karena kami kan enggak ikut voting di paripurna,” kuncinya.(djamzu)

Pos terkait