Pembahasan RKA Disdik Bolmong Tahun 2018 Bersama Komisi 3 DPRD Berjalan Alot

  • Whatsapp

jalannya pembahasan

BOLMONG,MANADONEWS,-.Pihak DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Komisi III menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018 dengan Dinas Pendidikan (Disdik), di ruang rapat Komisi 3 di kantor sekretariat dewan di lolak, jumat (17/11) malam.

Dalam pembahasan tersebut, pihak DPRD menemukan banyak catatan buruk yang dilakukan oleh Disdik selaku mitra kerjanya. Yakni, permasalahan terkait data guru kontrak dan BOP Paud tahun 2017.

Masri Daeng Masenge selaku Ketua Komisi 3 mempertanyakan terkait banyaknya Paud fiktif yang ditemukan kala Komisi 3 turun langsung kelapangan.

” Saat kami turun kelapangan diduga Disdik sengaja mengaburkan alamat Paud agar tidak bisa terlacak. Coba pak Kadis jelaskan “tanya Masri.

Masri menambahkan, sebagai contoh ada Paud bernama Bougenvil, tapi setelah dikroscek alamatnya tidak tahu dimana.

” Selain itu, saat masalah BOP Paud ini viral dimedia beberapa waktu lalu, ada pengelola Paud di Desa Motabang yang menanyakan ke saya, bahwa sampai sekarang sekolahnya tidak pernah menerima bantuan tersebut. Padahal Paud ini ada didaftar penerima bantuan “jelas Masri yang juga Ketua Fraksi PAN Bolmong.

Baca Juga:  Gubernur Olly Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Peternakan Ayam Modern

Senada, Wakil Ketua Komisi 3 Tonny Tumbelaka menanyakan, bahwa sebenarnya kriteria penerima BOP harusnya yang bagaimana.

” Saya menanyakan ini, karena ada sekolah Paud yang ada di dapil saya sampai sekarang belum pernah mendapat bantuan” ujar Tonny yang juga Ketua Fraksi PDIP.

Tonny menerangkan, bahwa terkait masalah BOP Paud ini, Komisi 3 sempat berkunjung ke Kementerian Pendidikan di Jakarta pada beberapa waktu lalu.

” Saat kami temui Dirjen Paud, dijelaskan bahwa anggaran tahun 2018 untuk Bolmong menurun. Disdik harus cari solusinya “terangnya.

Atas pertanyaan kedua anggota DPRD ini, pihak Disdik dinilai tidak secara tepat menjawabnya. Baik Kepala Dinas, Kepala Bidang, ataupun Kepala Seksi Paud terkait dugaan adanya Paud Fiktif di Bolmong.

Menanggapi pertanyaan ini, Djafar Paputungan sebagai Kepala Disdik hanya mempersilakan kepala bidangnya untuk menjawab soal Paud fiktif.

” Saya sedang naik haji saat pencairan ” singkat Raola Sugeha selaku Kepala Bidang Paud.

Terlihat tidak ada jawaban pasti soal Paud fiktif yang ditemukan Komisi 3. Kabid Raola pun nampak hanya menjelaskan secara teknis bagaimana pendataan Paud yang pada tahun 2018 mendatang yang anggarannya turun menjadi Rp 1,2 miliar.

Baca Juga:  Katuuk Terima Kunker Disdukcapil Provinsi Sulut

Kepala Seksi Petronela Tutkey pun menjelaskan terkait pertanyaan adanya Paud di Desa Mobatang yang terdaftar tapi tidak pernah menerima BOP. Bahwa penyaluran bantuan tersebut langsung ke rekening pengelola Paud.

” Dananya mereka terima langsung lewat rekening masing-masing pengelola “ujar Tutkey.

Sontak saja, pernyataan Tutkey pun langsung ditanggapi Masri Daeng Masenge.

” Memang langsung ke rekening pengelola Paud, tapi lewat siapa. Karena pengakuan kepala Paud di Motabang, selama ini dirinya tidak pernah terima uang sepeser pun ” ungkap Masri.

Pihak Disdik pun nampak terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Masri tersebut.

Akhirnya, dalam pembahasan yang berlangsung sangat alot serta berakhir hingga larut malam tersebut, pihak Komisi 3 menyarankan kepada Disdik agar kesalahan ini jangan terulang lagi di tahun 2018 mendatang.

Diketahui, anggaran dana BOP di Bolmong menurun setiap tahunnya. Yakni untuk tahun 2015 Rp 2,2 miliar, tahun 2017 Rp 1,8 miliar, sedangkan tahun 2018 hanya Rp 1,2 miliar. Dan untuk setiap pengelola Paud menerima dana Rp 10-12 juta. Tahun 2017 ini hanya 183 Paud yang terima BOP dari total 242 Paud yang ada di Bolmong.
( stvn )

Baca Juga:  ROR Hadiri Ibadah Pemakaman di Desa Timu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *