KPK: Bidang Politik Potensi Besar Korupsi

oleh
Jalannya Rakor dan Supervisi/Foto: manadonews/VR

MANADO, MANADONEWS –  Pihak KPK memiliki fungsi koordinasi, Supervisi, penyelidikkan, Penyidikan serta penindakkan, KPK juga memiliki tugas dan fungsi lain yakni kajian.

Hal ini ditegaskan wakil ketua KPK RI Basaria Panjaitan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi program pemberantasan Korupsi yang terintegrasi Pemrov Sulut,Rabu (20/02/2018) di ruang Cj Rantung.

Kegiatan Rakor ini dihadiri langsung GubernurProvinsi Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, ketua LKPP, BPKP ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Walikota dan Bupati serta ketua DPRD Walikota/Kabupaten se-Provinsi Sulut, para pimpinan SKPD jajaran Pemprov Sulut serta unsur Forkopimda Provinsi Sulut.

Menurut Basaria berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPK RI bahwa bidang Politik memiliki potensi tindakan korupsi yang sangat tinggi dan rentan serta potensi yang sangat tinggi terjadi.

“Kajian KPK soal prosesi Pilkada sangat rawan dan rentan terjadi korupsi dalam berbagai sisi,” ujarnya.

Dia mengatakan atas kajian soal korupsi Politik KPK memberikan 4 atensi penting untuk disikapi oleh partai politik yakni:

1.Proses Rekruitmen

2.Proses Kaderisasi

3.Perlu adanya Kode Etik Parpol

4.Tranparansi Dana Partai.

“Hasil kajian KPK ini perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama para pengurus parpol, penyelenggaran Pilkada serta masyarakat.” tegasnya.

Selain memaparkan tugas dan fungsi KPK serta berbagai regulasi terkait dengan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dan supervisi, Basaria juga mewarning kepada sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif untuk berupaya mencegah dan tidak melakukan tindakan korupsi.

“Saya ingatkan agar hindari, cegah dan sama-sama memberantas korupsi di daerah ini.” tandas srikandi KPK itu sambil menambahkan korupsi tidak akan habis dan sukar dituntaskan jika tidak ada transparansi.(nando)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *