AIRMADIDI, MANADONEWS – Rapat parnipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017, Kamis (29/3) digedung DPRD Minut.
Dalam sambutan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPK) anggaran tahun 2017,untuk memenuhi kewajiban Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam undang undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007.
“LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Minut tahun 2017 ini,secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan pada Peraturan Bupati Minahasa Utara No 44 tahun 2016, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2017 dengan tema melanjutkan pembangunan infrastruktur perbaikan pelayanan publik, memacu pembangunan manusia serta memperkokoh pondasi pembangunan Agribisnis, Industri, Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan yang sekaligus tahapan tahun kedua dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016-2021,” ujar Bupati VAP.
Dilanjutkan Bupati, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang telah dilaksanakan dalam tahun 2017 tidak akan terlepas dari dokumen Perencanaan tersebut. “Dasarnya adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016-2021 yakni Minahasa Utara menjadi Kabupaten Agribisnis, Industri dan Pariwisata secara terpadu serta berkelanjutan di tahun 2021, “ucap Bupati VAP
Akhir sambutan, Bupati VAP menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD,Forkopimda serta Pejabat dan seluruh ASN Kabupaten Minahasa Utara atas kerja samanya yang telah bahu membahu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.(aso)
