Walikota: Pejabat Penentu Keberhasilan

  • Whatsapp

Walikota Tomohon Jimmy Eman.

Tomohon manadonews.co.id

KPK bekerjasama dengan Pemkot dan DPRD Tomohon menggelar Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan Aplikasi e-LHKPN.

Sosialisasi yang ikut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan KPK Dias Abiasma, Wali Kota Jimmy Feldir Eman, SE.Ak, Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan dan Ketua Dewan Ir Miky Junita Wenur tersebut dilaksanakan di ruang Sidang Kantor DPRD Tomohon, (29/3).

Wali Kota Jimmy Feidie Eman SE Ak dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi seluruh pejabat jadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

“Semua harus kooperatif dan berinisiatif, artinya semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih haruslah menyeluruh,” tandasnya.

Eman mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah untuk segera melakukan pengisian LHKPN.

“Secara keseluruhan ada 2500 lebih pejabat daerah yang wajib melakukan LHKPN. Nah deadline waktu tinggal dua hari, jangan sampai lewat. Semua wajib, Kepala Dinas, Kabag, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara SKPD hingga Camat,” tandas Eman.

Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Junita Wenur pada kesempatan itu mengungkapkan, di kota Tomohon ada 20 anggota dewan dan 156 pejabat daerah wajib lapor harta kekayaan.

Baca Juga:  Pembahasan Draft APBD Perubahan Kotamobagu Belangsung Tidak Lama

“Tidak ada yang terkecuali, karena partisipasi jelang berakhirnya periode pelaporan LHKPN ini masih jauh dari harapan. Mungkin banyak yang masih bingung karena sistemnya sekarang sudah on-line, beda saat masih manual kemarin,” ujar Wenur.

Bahkan, menurut Wenur, upaya percepatan pelaksanaan pelaporan keuangan ini telah diinisiasi pihaknya sejak awal bulan.

“Kami telah menyurat ke KPK dan jadwal pelaksanaan sosialisasi ini sebenarnya tanggal 27 kemarin. Namun, karena ada sesuatu dan lain hal, bisa diselenggarakan sekarang,” tuturnya.

Oleh karena itu Nita, sapaan akrab politisi Partai Golkar ini berharap pelaksanaan kegiatan ini tak sebatas seremonial semata, namun semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan akuntabel dapat terlaksana.

“Banyak selamat untuk kita semua, kiranya kegiatan ini dapat berjalan maksimal dan semua wajib berpartisipasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK Dias Abiasma menyatakan, instrumen LHKPN dijadikan pihaknya sebagai alat penentu mengambil rekomendasi dalam penentuan beberapa posisi strategis di pemerintah.

“Misalnya, seleksi Hakim Agung. Bahkan, sejumlah Pemerintah Daerah telah menggunakan LHKPN sebagai alat pendukung lelang jabatan,” kata Abiasma.

Baca Juga:  Hukum Tua Stenly Lasut Matangkan Lahan Pekuburan

Ditambahkannya, periode pelaporan LHKPN berlangsung dari satu tahun pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Hadir dalam kegiatan ini para anggota DPRD Kota Tomohon, Kepala Dinas dan seluruh pejabat yang masuk kategori wajib lapor. (robby lumi)

 

Pos terkait