SAS saat mengikuti kegiatan.
Tomohon manadonews.co.id
Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) Nasional 2018 dengan Tema “Social Justice For All” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Kamis (3/5).
Menteri Sosial, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan dari Menteri Koordinator PPN/Kepala Bappenas, perwakilan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan perwakilan Menteri Kesehatan jadi narasumber dalam acara tersebut.
SAS, sapaan akrab Wawali Tomohon ini mengatakan, tujuan rakornas ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut implementasi PKH.
“Adanya sinkronisasi program antara kementerian sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan karena PKH ini menyangkut akses penduduk miskin, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.” Jadi saya berharap bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” kata SAS.
Lanjut SAS menjelaskan, PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).
“Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, juga pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan,” kata SAS.
Di kota Tomohon sendiri, kata dia, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga harapan ini tahun 2018 mencapai 4332 KPM.
“Pemerintah berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan program ODSK di Provinsi Sulut dan program prioritas yang tertuang dalam visi misi walikota dan wakil walikota Tomohon,” tandas Wawali. (robby lumi)
