Pembahasan Komisi 3 DPRD Bolmong dengan Dinkes. (foto/mn)
BOLMONG,MANADONEWS,-.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Komisi III pada Senin (23/7) menggelar rapat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk beberapa dinas, yang salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Abdul Kadir Mangkat mempertanyakan terkait ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit maupun Puskesmas.
“Untuk ketersediaan obat-obatan sudah sampai dimana. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan sangat fatal jika tidak ada,” ujar Mangkat.
Selain itu, Mangkat pula mempertanyakan ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya Dokter di seluruh Puskesmas serta kinerja para Kepala Puskesmas (Kapus).
“Setiap Puskesmas harus ada Dokter,” jelasnya.
Menanggapi ketersediaan obat, Kepala Dinkes Bolmong, dr Sahara Albugis mengatakan, bahwa ada keterlambatan dari pihak ketiga.
“Faktor utamanya adalah pihak ketiga terlambat menjawab permintaan kami,” ungkap Albugis.
Lanjut dokter Sahara, untuk saat ini Puskesmas yang ada di Bolmong berjumlah 18 karena ketambahan puskesmas Konarom. Sedangkan kinerja semua Kapus sudah bertugas baik.
“Semua Kapus sudah berikan yang terbaik, meski belum maksimal. Untuk tenaga Dokter masih sangat dibutuhkan, karena ada puskesmas rawat inap yang harusnya terisi dua tenaga Dokter. Selain itu, kami pun masih membutuhkan tenaga Farmasi, Apoteker, Tenaga Analis,” katanya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka menjelaskan agar supaya ada ketertarikan Dokter di Bolmong, maka solusinya diberikan kenaikan gaji.
“Gaji Dokter PTT harus dinaikkan. Tahun depan kami akan mengusulkan gaji Dokter sebesar 12,5 Juta Rupiah. Sebab, ini pula yang menjadi kendala belum terakreditasinya semua puskesmas di Bolmong karena tenaga kesehatan belum memadai,” tutup Tumbelaka.
Diketahui, selain Komisi III, pada waktu yang bersamaan pula dua komisi yang ada di DPRD Bolmong menggelar rapat LPJ tahun 2017 dengan instansi terkait yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.
(Stvn)
