Sekprov Sulut Tekankan Pemberian Gratifikasi ke ASN Dianggap Suap

Sekprov Sulut, Edwin Silangen. (foto/ist)

SULUT,MANADONEWS,-.Menindaklanjuti Pergub Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Sulut yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey, SE pada tanggal 15 Agustus 2018. Maka Sekprov Sulut Edwin Silangen meminta agar ada keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemprov Sulut, sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif.

“Kita harus mampu mengimplementasikan seluruh pedoman pengendalian gratifikasi ini,” katanya saat sosialisasi Pergub tersebut di Ruang C.J. Rantung, Senin (3/9).

Dirinya menekankan, bahwa setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

“Nantinya, KPK akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi,” jelasnya.

Silangen menjelaskan, semua penerimaan baik bentuknya uang atau barang harus segera dilaporkan.

“Segera laporkan jika ada penerimaan barang atau uang yang nilainya diatas satu rupiah,” tegasnya.

Baca Juga:  Kombes Pol Drs. Ari Subiyanto MSi Resmi Jabat Dirlantas Polda Sulut

Untuk diketahui, pada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 bagian kedua tentang Kewajiban Lapor Penerima Gratifikasi, pada Pasal 11 menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Kantor Inspektorat paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
(stvn)