Airmadidi, ManadoNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menyatakan menolak Ujian Nasional Berbasisi Komputer (UNBK) di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendiknas) untuk tes CPNS tahun 2018. Pasalnya, seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut) menolak karena tidak tersedia anggaran untuk tes UNBK.
Penolakan ini disuarakan Sekda Minut Ir. Jemmy Kuhu MA bersama 120 sekda dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kabupaten/kota se-Indonesia kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dalam rakornas KemenPAN-RB terkait CAT (computer assisted test) BKN dan UNBK Kemendiknas untuk tes CPNS 2018 di Hotel Gran Dhika, Jakarta selatan, Senin (15/10).
“Seluruh sekda dan perwakilan BKPP dari 121 kabupaten/kota termasuk Minut menolak dilakukan UNBK Kemendiknas kalau anggarannya dibebankan ke kabupaten/kota,” ujar Sekda Kuhu didampingi kabid disiplin BKPP Minut Astriyadi Lalompoh SSTP Msi.
Alasannya, lanjut Kuhu, semua kabupaten/kota sebagian besar sudah penetapan Perubahan APBD 2018 sehingga memang tak ditata anggaran untuk menanggung akomodasi dan transportasi tim seleksi Kemendiknas yang akan datang untuk melaksanakan UNBK di kabupaten/kota.
“Tentunya termasuk Minut. Kami sudah penetapan APBD perubahan. Jadi memang tak tersedia anggaran untuk UNBK Kemendiknas,” jelas Sekda.
Di lain sisi, Lalompoh menambahkan sampai jumlah pendaftar CPNS Minut sampai dengan penutupan 15 Oktober 2018 kemarin sebanyak 893 pelamar untuk 175 formasi yang tersedia di lingkup Pemkab Minut.
Aso
