Example floating
Example floating
Berita TerbaruBerita UtamaHukum & KriminalKesehatanManadoNasional

Dirut RSUP Prof.R.D Kandou Minta BPJS Kesehatan Evaluasi Sistem Rujukan

×

Dirut RSUP Prof.R.D Kandou Minta BPJS Kesehatan Evaluasi Sistem Rujukan

Sebarkan artikel ini
Dirut RSUP Prof. R. D. Kandou Manado DR. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD (kemeja putih) saat ditemui di ruang kerja nya Kamis (15/11/2018). (foto: VR/MN)

MANADO, MANADONEWS – Direktur Utama RSUP Prof.dr.R.D Kandou Dr. dr. Jimmy Panelewen,Sp.B-KBD meminta pihak BPJS Kesehatan tetap fokus saja pada tupoksi agar peserta dapat terlayani dengan maksimal sesuai hak-hak kepesertaan dan tingkatan pelayanan yang di butuhkan.

“Pada prinsipnya BPJS itu adik kandung dari institusi jajaran Kementerian Kesehatan” ujar Panelewen kepada manadonews.co.id di ruang kerjanya, Kamis (15/11/2018).

MANTOS MANTOS

Menurut Panelewen, banyaknya polemik dan keluhan pelayanan kesehatan khusus bagi peserta BPJS Kesehatan selama ini, salah satu penyebabnya pihak BPJS Kesehatan juga menerapkan regulasi teknis pelayanan kepada peserta. “Peraturan sudah jelas bahwa Kementerian Kesehatan adalah regulator dalam administrasi maupun teknis pelayanan publik bidang kesehatan secara lengkap dan luas kepada masyarakat termasuk yang terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan” ujarnya.

Lebih jauh Panelewen menuturkan yang tepat dan prioritas dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam mengatasi polemik defisit anggaran yang terjadi saat ini adalah melakukan perekrutan peserta baru, memaksimalkan presentase pembayaran iuran bagi peserta mandiri berdasarkan pendapatan, serta perlu melakukan tindakan adminitrasi yang tegas bagi peserta yang lalai melakukan kewajibannya. “Yang paling urgent untuk dibenahi oleh BPJS kesehatan adalah sistem rujukan yang terlalu berbelit-belit dan tidak tepat waktu serta sasaran kebutuhan pelayanan kesehatan. “Saat ini kan Kementerian Kesehatan selaku regulator telah menetapkan sistem rujukan, namun disisi lain pihak BPJS Kesehatan juga menerapkan sistem rujukan sendiri dan akibatnya pasien yang jadi korbannya” tutur Panelewen menanggapi penyebab permasalahan di lapangan terkait penggunaan BPJS Kesehatan.

Baca Juga:  Warga Apresiasi Pelayanan RS Prof Kandou Manado

Dia menjelaskan akibat sistem rujukan yang ditetapkan oleh pihak BPJS, maka secara tidak langsung telah menyebabkan pasien tidak dapat terlayani dengan baik dan paripurna.

“Akibat pengaturan rujukan BPJS lah menjadi salah satu penyebab kacaunya serta tumpang tindih pelayanan kepada peserta secara regulasi” ungkap dia sembari menegaskan sebaiknya pihak BPJS evaluasi sistem rujukan yang tidak tepat waktu dan sasaran karena akan berdampak terlambatnya penanganan tindakan medis kepada masyarakat.

Panalewen menjelaskan secara umum kepesertaan BPJS kesehatan terbagi tiga kelompok yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Baca Juga:  Tim Kesenian IWWM Pukau Panggung Launching CoE Pariwisata Sulut 2019

Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah, Kedua Pekerja Penerima Upah (PPU) yakni ASN,TNI,Polri yang hak jenis Fasilitas kesehatan yang diterima sesuai jenjang kepangkatan peserta yang bersangkutan dan Ketiga kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yakni kelompok perorangan yang mendaftar secara mandiri mulai dari orang tidak mampu hingga konglomerat .

“Berdasarkan data dan fakta dilapangan serapan dana yang tersedia justru pada kelompok peserta mandiri sementara PBI hanya sebesar 50% dan PBPU sekitar 70%” tandasnya.

Panelewen pun berharap agar pemerintah tidak menaikkan tarif iuran secara merata akan tetapi melakukan evaluasi pada kelompok PBPU terkait dengan status ekonomi melalui laporan pajak yang bersangkutan. (Nando)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *