JAKARTA, MANADONEWS – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si (RD) bersama para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya se- Indonesia mengikuti penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Tahun 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), 25-28 November 2018.
Tema kegiatan Pembekalan tahun ini adalah ‘’Melalui Pembekalan Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.’
Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, SH dihadiri oleh segenap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan maksud dari kegiatan yakni memberikan pemahaman bersama terkait fungsi Kemendagri dan membangun hubungan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat.
Terkait hal itu, dikatakan Mendagri pentingnya sinergitas Ketua DPRD dengan Bupati/Walikota, pentingnya sinkronisasi pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Daerah, keikutsertaan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memenuhi kegiatan Kementerian supaya dapat diatur dengan baik, posisi Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan Kepala Daerah perlu bangun Komunikasi dengan Forkopimda dan Tokoh-tokoh masyarakat dan Agama, janji kampanye harus direalisasikan dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Program Daerah, perhatikan keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di daerah;serta masalah ketimpangan Sosial perlu di antisipasi bersama.
“Selain itu penting juga mewaspadai ancaman dan tantangan mendasar, terorisme dan radikalisme, bahaya narkoba dan area rawan korupsi: perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa serta jual beli jabatan,” urai Mendagri
Terkait tahun politik Mendagri menegaskan Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, lawan politik uang, serta pelaksanaan kampanye damai dan santun.
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib Cuti Kampanye bila akan mengikuti Kampanye,” tandasnya.
Mengakhiri sambutan Mendagri menyampaikan kesuksesan daerah bukan hanya diukur dengan selembar kertas dari BPK, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Yunita
