MITRA, ManadoNews.co.id – Sikap Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), terhadap ratusan hamba Tuhan (Pendeta dan Imam) yang ditengarai menerima perlakuan diskriminasi yakni tidak menerima insentif dari pihak pemerintah kabupaten terus dipersoalkan Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Hendrik Lasut.
Lasut menegaskan, penjelasan Kepala Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah (BKD) Lourens Manoppo, bahwa ratusan pemuka agama yang tidak menerima insentif lantaran tidak memenuhi syarat dokumen, merupakan pembohongan publik.
Baca Juga : Sejumlah Hambah Tuhan di Mitra ‘Gigit jari’ di Akhir Tahun
“Pernyataan Kabid Lourens Manoppo disalah satu media yang menegaskan tidak diprosesnya insentif ratusan pemuka agama adalah sebuah kebohongan besar terhadap publik. Kenapa, karena apa yang dikatakan tidak berdasarkan fakta. Buktinya, banyak pendeta yang memenuhi syarat tapi toh tidak diproses insentifnya,” semprot Lasut.
Lasut menjelaskan, apabila seluruh dokumen pemuka agama memenuhi syarat, lantas dari mana selisih anggaran yang harus dibayarkan, mengingat sisa dana hibah yang ada di FKUB Mitra tinggal berkisar Rp.66 juta.
“Jika berkasnya lengkap, mau ambil dimana selisih anggarannya? Janganlah mempermainkan pemuka agama. Apalagi program ini bukan pertama, namun sudah jalan beberapa tahun belakangan. Jadi, tidak boleh kemudian muncul alasan Pemkab dengan mengatakan berkas tidak lengkap. Sebab ini bukan barang baru,” tegas Tonny.
Lanjut politisi Partai Golkar ini menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya telah menerima berbagai aspirasi dari hamba Tuhan dari berbagai golongan agama yang belum kebagian insentif. “Ada pendeta lengkap berkas, namun tidak terima insentif. Ada juga pengakuan, bahwa sejak awal dirinya sudah mendapat informasi dari seorang pendeta yang menyebutkan insentifnya tidak akan dicairkan karena dicurigai pendukung kotak kosong (Koko) pada Pilkada. Dia pun diminta menghadap bagian Kesra, namun toh hasilnya tetap tidak direalisasikan,” beber Lasut.
Dari berbagai data dan informasi termasuk keterangan para pemuka agama yang tidak menerima insentif, Lasut menduga telah terjadi diskriminasi secara masif dalam pembagian termasuk pemberian hibah kepada pendeta atau hamba Tuhan di berbagai golongan agama.
“Ini jelas memprihatinkan bahkan sangat berbahaya. Meski demikian, sebagai kepanjangan tangan rakyat, saya akan memperjuangkan agar apa yang menjadi hak para pemuka agama ini dapat direalisasikan oleh pihak Pemkab Mitra,” pungkas Lasut.
(gerimokobimbing)
