Jalan rapat
BOLMONG,MANADONEWS,-Prihatin terhadap Petani Bolmong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Rapat dengar pendapat Bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bolmong dalam rangka membahas masalah kelangkaan pupuk bersubsidi Senin, (11/2/2019).
Rapat yang dipimpin Ketua komisi III Evanglin Mahabir ini di hadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, anggota DPRD serta penyuluh yang ada di setiap kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Ketua komisi III Evanglin Mahabir mengatakan sebagai kelanjutan dari pertemuan ini kemungkinan akan ada agenda selanjutnya diakhir bulan maret.
“Kelangkaan pupuk ini dilihat dari situasi lahan yang ada, jadi kalau misalnya lahan yang ada 10 hektar itu hanya dipenuhi dengan pupuk 2000 kg karena setiap hektarnya adalah 200 kg,” terangnya.
Selanjutnya ia mengatakan kelangkaan pupuk ini karena laporan petani yang ada hanya dapat dijamin dengan pupuk 200 kg per hektar.
“Saya berharap Dinas Pertanian akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya dalam memberikan pelayanan terhadap petani,” ucapnya.
Sementara itu, Kabag Persidangan dan Risalah Frangki Panelewen S.Sos M.Si, mengatakan, Rapat hari ini merupakan rapat dengar pendapat komisi III bersama mitra kerja eksekutif sehubungan dengan agenda rapat internal komisi III yang mengagendakan terkait pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian.
Dimana subtansi dan materi terhadap rapat dengar pendapat ini merupakan permasalahan daripada kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di petani-petani sekabupaten Bolmong.
“Rapat ini menghadirkan penyuluh-penyuluh di setiap kecamatan, memang ada beberapa penyuluh yang terposting pada beberapa kecamatan yang tidak dapat menghadiri pertemuan ini, tetapi sudah terkonfirmasi,” terangnya.
Dijelaskannya, beberapa kecamatan yang tidak hadir disebabkan jauhnya jangkauan wilayah penyuluh untuk datang ke DPRD sehingga hal ini tidak dapat terlaksana oleh beberapa kecamatan.
Sedangkan menurut Kepala Dinas Pertanian Raymon Ratu, terjadinya masalah tersebut dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak distributor dalam menyalurkan pupuk ke kios-kios karena harus melayani di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bolmong.
“Berdasarkan stok nasional yang dialokasikan ke Kabupaten Bolmong itu malah ada yang belum diambil, jadi sebenarnya pupuknya ada namun terjadi keterlambatan pendistribusian dari pihak distributor,” ungkapnya.
Lanjutnya, masalah yang ada dalam distributor biasanya masalah armada angkutan terutama buruh.
“Terkait hal ini, kami akan kembali melakukan koordisasi dengan pihak distributor,” tuturnya. (David)