MITRA, ManadoNews.co.id – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Minahasa Tenggara (Mitra) dicecar pertanyaan terkait larangan Pemilu pada kegiatan Rakorda dan Dialog Pemkab Mitra, dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak 2019.
Bertempat di Lapangan Ompi, Senin (4/3/2019), James Sumendap, Bupati dua periode ini bertindak sebagai mederator. Terkesan mempengaruhi bahkan mengecoh, moderator yang dikenal salah satu politisi handal di Sulut ini, mencecar Bawaslu Mitra dengan pertanyaan.
Bak kuis talkshow yang digelar salah satu stasiun televisi, moderator yang sigap menyodorkan pertanyaan, langsung disabut jawaban oleh panelis.
“Ada ASN ketika ditanya, bapak memilih siapa dalam Pilpres?. Oh saya mau pilih Jokowi. Karena dia Presiden saya. Salah nggak itu?,” tanya Sumendap yang bertindak sebagai Moderator.
Ketua Bawaslu Mitra Jobby Longkutoy, saat menjawab pertannyaan Bupati James Sumendap, mengatakan, “Kalu konteks pertanyaan itu tidak salah. Akan salah kalau disaat pegang maik (mikrofon),” jelas Jobby.
“Jadi kalau tidak pegang maik (mikrofon) boleh?,” sambung Sumendap menanggapi jawaban Ketua Bawaslu Mitra.
“boleh,” singkat Ketua Bawaslu disambut sorakan kecil para stakeholder yang hadir pada kegiatan dialog. “Itu berarti konsumsi meja makan dan kamar diruma,” sambungnya lagi.
Tak sampai disana, politisi handal ini pun kemudian kembali mengajukan pertanyaan. Kemudian ini lagi di arisan atau dikolom, atau di kolom, atau dirayon, atau di pengajian. Sudah selesai pengajian sudah selesai kolom pada saat mau makan-makan itu ada tanya, pak camat, pak camat kalau pemilihan Presiden mau pilih siap?.
“Dan kebetulan camat bilang (katakan), ya kalau anda tanya ke saya, saya sudah ada pilihan karena pilihan saya sudah pasti Presiden Jokowi, karena adalah Presiden saya. Apakah itu salah atau tidak?,” tanya Sumendap lagi.
“Untuk pertanyaan yang mengecoh ini, yang pasti untuk sekarang saya katakan itu tidak salah namun akan dibuktikan saat klarifikasi,” jelasnya.
Suami tercinta dari Djein Leonora Rende pun kembali bertanya ke Ketua Bawaslu Mitra, pertannyaannya, sepertia apa yang dimaksud netralitas bagi Bawaslu terhadap perangkat pemerintahan, termaksud didalamnya Jaksa aparat pemerintah desa dan pemerintah daerah seperti apa si netralitasnya?.
“Karena Polisi dan TNI sudah jelas mereka tidak bisa memilih. Itulah yang dimaksud dengan netralitas. Tapi ASN anda harus netral tapi anda diberikan hak untuk memilih. Dimana mereka harus netral?,” tanya Bupati dua periode ini.
Jawab Longkutoy, memang yang paling bisa yang paling siksa untuk menghadapi Pemilu, Pilkada adalah ASN jaman now. Meski begitu diterangkan Longkutoy, Kalau sebelum-sebelumnya mereka adalah barol-barol pak. Yang paling berperan.
“Tapi untuk sekarang amanat Undang-undang mengatakan bahwa kepala desa atau aparat tidak boleh berpihak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak didepan umum. Ya, sangat jelas itu digelong termasuk kejahatan kerena ada pidana. Pidana itu kejahatan dalam Pemilu. Itu yang dimaksud dengan sangsi pidana,” jelasnya.
Semakin asiknya suasana saling tanya jawab. Kembali pertanyaan disodorkan ke Bawaslu. “Saudara-saudara kalau ditempat umum tidak boleh menyatakan saya mendukung A atau B tidak boleh. Pertanyaannya, saya lebih ke Bawaslu ini. Kalau orang Mitra bilang bise-bise (Bisik-bisik) gimana?,” tanya Moderator.
“Jangankan bisik-bisik, foto bersama boleh pak. Asal tidak menggunakan atribut,” jawab Jobby Longkutoy.
Sambung moderator, “Jadi boleh ba foto dengan calon (Boleh mengambil gambar dengan calon). Ada satu lagi yang saya ingin tambahkan, jangan pakai simbol-simbol dua atau tiga atau apa,” jelas Sumendap menyambung jawaban Ketua Bawaslu.
Lanjut James Sumendap, Sebenarnyakan kalau orang angka satu karena satu itu cuman satu Bupati Mitra, Presiden cuma satu, itu Tuhan cuma satu.
“Makanya orang selalu menggunakan telunjuk. Jangan disalah artikan itu adalah simbol salah satu calon Presiden,” jelasnya kepada semua penyelenggara Pemilu, dan stakeholder yang hadir.
“Satu itu akan lengkap kalau ada atribut,” sambung Longkutoy Ketua Bawaslu Mitra.
Sumendap pun berpesan bagi pihak-pihak yang terkait yang hadir pada dialog. “Jadi kalau dipanggil oleh Bawaslu Mitra silah diklarifikasi sesuai dengan dialog ini,” pungkasnya.
(gerimokobimbing)
