Kata Korengkeng Perkembangan harus Diimbangi dengan Penataan Birokrasi

TONDANO, MANADONEWS – Perkembangan dinamika dalam masyarakat yang semakin kompleks mau tidak mau akan bersentuhan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“Sehingga tidak ada pilihan bagi kita anggota Korpri, selain berupaya untuk mengimbanginya melalui penataan birokrasi, perubahan budaya kerja dan pola pikir untuk menjadi birokrat yang bersih, kompeten dan mampu memahami tugas dan fungsi selaku abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional,” tandas Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Jeffry Korengkeng dalam sambutan saat memimpin Apel Korpri Bulan Maret, bertempat di halaman kantor Bupati, Tondano, Senin (18/3) yang dihadiri Jajaran Pemkab, Para Kepala Perangkat Daerah, ASN dan THL

Dalam konteks ini, katanya, maka harus menyadari bahwa segenap anggota Korpri dituntut untuk memberikan pengabdian dan totalitas dalam pekerjaan.

“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur pemerintah yang ada di kabupaten Minahasa ini semakin berkualitas dan dapat dibanggakan, sehingga bermuara pada terwujudnya Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera,” urainya.

Baca Juga:  ROR Ambil Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Imbuhnya, pada bulan maret ini seluruh OPD wajib menyampaikan dokumen laporan baik itu LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan LAKIP.

“Sisa waktu yang akan segera berakhir hendaknya dimanfaatkan agar pelaporan tepat waktu karena jika tidak, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan. Untuk itu silahkan berkoordinasi dengan yang bertugas menyusun laporan-laporan di atas dan tolong disampaikan apabila masih ada perangkat daerah yang belum melengkapi data program kegiatan yang dibutuhkan dalam laporan, kesiapan dan kevalidan data menjadi kunci laporan yang baik,” tukasnya.

Kemudian dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, ia berharap para ASN agar dapat menyesuaikan dengan pola administrasi yang diterapkan, karena masih sering terjadi ada perangkat daerah sengaja membawa surat yang mendesak sehingga harus segera ditanda tangani tanpa ada kajian, paraf koordinasi dan data yang jelas.

“Kami berharap seluruh jajaran korpri dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari pertahankan loyalitas kepada bangsa dan negara demi kesatuan dan persatuan NKRI. Mari kita jadi salah satu pilar pemersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, semoga pesta demokrasi yang akan datang akan membawa sukacita dan kebahagiaan demi terpilihnya pemimpin dan para wakil rakyat yang siap berjuang demi indonesia maju dan minahasa yang semakin hebat ke depannya,” paparnya mengingatkan.

Baca Juga:  Didampingi Mewoh, Gubernur Sulut Raker bersama Jajaran Pemkab Minahasa

“Sebagai abdi negara kita juga diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan bagi orang pribadi kepada kepada direktorat jendral pajak yang saat ini telah dipermudah lewat aplikasi e-filing dan pelaporan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) lewat formulir yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), sebelum batas waktu pada tanggal 31 Maret 2019. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada negara tetapi juga agar meminimalisir korupsi sekaligus transparansi kekayaan pejabat. Saya pun tetap memintakan kepada segenap jajaran pemerintahan kabupaten minahasa untuk terus membangun disiplin diri dan organisasi, serta menjadi birokrat yang berkualitas dan agen pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program pemerintah dan apa yang telah kita capai dan wujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat minahasa,” pungkasnya.

Yunita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *