Manado – ML Denny Tewu, calon DPD RI 2019-2024 nomor urut 34 dapil Sulut ini menilai penerapan Good Politician Governance itu bagus sebagai bentuk komitmen seorang politisi dan menjadi pertanggungjawaban publik secara terbuka tentang dibelanjakan untuk apa saja semua dana yang didapatkan dari negara. Dan ia akan melakukan hal ini jika terpilih duduk di DPD RI.
“Saat ini rakyat ingin keterbukaan, dan saya pun ingin buka-bukaan pada rakyat agar semuanya terukur dan rakyat bisa menilai kinerja wakil-wakilnya, digunakan untuk apa saja uang negara yang dipercayakan kepadanya secara pribadi,” ulang dia tegas.
Dosen Magister Manajemen UKI ini mengingatkan, saat Ahok sebagai legislator di DPR RI, dia dapat menjalankan transparansi keuangan mulai dari berapa yang menjadi penghasilannya dan semua kegiatan yang berkaitan dengan anggarannya. Ahok menulisnya secara terbuka di websitenya sehingga masyarakat bisa melihat berapa dana aspirasi yang didapatkan, dan bagaimana program penyalurannya. Masyarakat menjadi tahu dan percaya kepada Ahok. Hal yang sama juga Ahok terapkan saat menjadi wakil Gubernur dan Gubernur, yakni Open Governance yang merupakan salah satu dari fungsi good governance yaitu transparansi atau keterbukaan, “ini hal penting untuk terhindar dari tindakan-tindakan koruptif,” ulas dia.
Dalam pandangan Denny pula, paling tidak ada lima indikator yang harus memenuhi Good Politician Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Social Responsibilitas, Independensi dan Fairness/berkeadilan, “Saya pikir Good Politician Governance ini merupakan suatu tanggungjawab moral dari politisi yang benar-benar mau bekerja secara baik untuk rakyatnya. Sementara lembaga pengawas seperti KPK menginginkan juga adanya pertanggungjawaban publik dari politisi dengan tata kelola pemerintahan yang baik juga tentunya,”jelas mantan Ketua Umum PDS ini menambahkan.
Penerima penghargaan Pemimpin Politik Kristen tahun 2011, sekali lagi menyatakan, bahwa Good Governance sebenarnya merupakan komitmen Pejabat Negara dengan Tuhan dan dengan rakyatnya, karena ini adalah tanggungjawab moral yang harusnya berani dilakukan oleh para wakil rakyat, dan tentu dibutuhkan komitmen yang kuat agar bisa menekan perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan maupun rakyat kedepan. (red)
