BOLSEL,Manadonews.co.id-.Menindaklanjuti surat Mempan RB RI nomor: B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru,S.Pt di dampingi Asisten III,BKPSDM,TUP dan Humas Konsultasi dgn Menpan RB RI pagi tadi Kamis 20 Juni 2019 pukul 10.00 Wita di ruangan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur.
Kehadiran Bupati diterima langsung oleh Syamsul Rizal, sebagai tindak lanjut atas surat edaran menteri dimaksud yang ditujukan ke pada pejabat pembina kepegawaian di kab Bolsel pada tgl 17 Mei 2019..
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 30 menit fokus pada hal-hal subtansi dan teknis untuk syarat usulan formasi CPNS dan P3K yg di usulkan oleh setiap pemerintah kab/kota.
Diketahui pada edaran yang di sampaikan oleh MenpanRB untuk pembagian usulan CPNS umum oleh daerah mendapat 30 persen dari quato yang ada, sedangkan Untuk P3K,70 persen dari usulan.
Dalam diskusi, pihak deputi menyampaikan bahwa untuk batas usulan formasi tanggal 20 hari ini baik yang CPNS umum maupun P3K. Persoalan jumlah berapa yang daerah usulkan tergantung kepada daerah namun harus berdasarkan Anjab yang rasional.
“Artinya jangan daerah mengusulkan sementara tak menjadi kebutuhan seperti yang tertuang pada anjab dan kebutuhan. Karena daerah harus sesuaikan dengan kamampuan keuangan,” ujarnya.
Sebagai daerah yang belanja pegawainya jauh dibawah 50 belanja pegawainya itu lebih baik.
“Karena jika ada daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 maka saya pastikan untuk penilaian LAKIP pasti daerah itu di bawah. Nah ini semua yang harus jadi perhatian oleh daerah,” tambahnya.
Ditambahkan, begitu juga kwantitas yang di usulkan jangan mengejar banyaknya yang di usulkan. Sebab, pengalaman tahun kemarin, ada daerah yang mengusulkan lebih dan begitu di kaji oleh mempan dan di akomodir, ternyata mereka tidak bersedia dengan alasan keungan daerah terbatas.
“Nah inikan akan merubah apa yang sudah ada. Begitu juga dengan formasi yang ada. Ketika dibuka penerimaan dan saat menerima berkas pihak BKD harus mengacu pada apa yang diusulkan. Jangan tidak ada formasi tapi berkasnya di terima,” tuturnya.
“Sedangkan untuk P3K atau non PNS ketika yang bersangkutan di terima atau lulus, maka gajinya di hitungan berdasarkan UMP provinsi,” jelasnya.
Syamsul Rizal juga menjelaskan bagi formasi yang kemarin di buka dan belum terisi, ada baiknya di masukan pada usulan, dan untuk mempermudah pihaknya menyediakan sistem IT E-Formasi.
“Persoalan kapan waktu penerimaan ataupun test. Prinsipnya lebih cepat lebih baik, tapi tentu tetap mengacu pada mekanisme adminstrasi yang ada.
“Untuk jumlah kuota yang di usulkan direncanakan 145.424 untuk P3K yang di isi dari Eks K2 dan Honorer. Sedangkan Umum 62.324 calon,” pungkasnya.
Sementara itu, bupati menyampaikan terima kasih atas penjelasan teknis dan subtansi dari pihak MenpanRB.
“Kami berterimakasih atas informasi ini. Sebagai daerah yang mengusulkan kami akan mematuhi atas apa yanh telah menjadi ketentuan yang berlaku,” kata Bupati.
Khusus Bolsel jumlah ASN baru berjumlah kurang lebih 1800 ASN. Sehingga dari segi rasio peningkatan pelayanan masih perlu merekrut CPNS.
Bupati juga meminta kepada instansi teknis untuk terus berkoordinasi dengan pihak MenpanRB agar setiap perkembangan, baik yang bersifat perubahan dan administrasi langsung di ketahui.
“Saat ini kami pihak Pemda telah merubah usulan yang sebelumnya dan jumlah total yg di usulkan oleh pihak BKPSDM untuk CPNS umum berjumlah 630. Artinya, jika mengacu 30 persen yang akan di terima dari usulan yang ada, maka Insyaallah kurang lebih 200-an, dan untuk Usulan P3K 319 dan jika di setujui berdasarkan kajian dari mempan maka 70 persen dari usulan,” katanya
“Namun, semua tetap melalui sistem CAT. Kita berdoa apa yang di usahakan oleh Pemda ini dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
(Bobby)
