TOMOHON, MANADONEWS – Wali Kota Tomohon Jimmy Feide Eman (JFE) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP di ruang sidang Paripurna Kantor DPRD Kota Tomohon, Rabu (17/7). “Dalam rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020 ini, pada sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 671,850,581,559. Selanjutnya pada pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 23,170,667,511,” kata Eman. Untuk itu, kata Eman, anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah tahun 2020 adalah diproyeksikan sebesar Rp. 695.021.249.070. “Rincian belanja daerah pada tahun 2020 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 294.583.477.008,- dan belanja langsung sebesar Rp. 400.437.772.062,” jelas Eman. Eman menjelaskan, KUA APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya KUA APBD dan PPAS APBD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan APBD KOTA TOMOHON tahun anggaran 2020. KUA APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yaitu dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Komohon tahun 2016-2021 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota tomohon tahun 2020. “RKPD Kota Tomohon tahun 2020 ini dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019,” ujar Eman. Adapun garis besar kebijakan umum dalam penyusunan KUA APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2020, dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian nasional, regional dan lokal. Capaian target pembangunan daerah Kota Tomohon diselaraskan dengan RKPD kota tomohon tahun 2020. APBD tahun anggaran 2020 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Selanjutnya arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengakomodir prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020. Diketahui, RKPD juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2021. Sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 “Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas”, Sasaran dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2020 yang bertemakan “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Yang Berdaya Saing” di tetapkan dalam 5 (lima) prioritas daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi, daya saing dan investasi, sosial budaya dan pariwisata, pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan sumber daya alam. “Untuk mencapai target kinerja 5 (lima) prioritas pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan sinkronisasi / penyelarasan rencana pembangunan, maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Kota Tomohon merupakan hasil sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Pola pendekatan pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial menjadi dasar pembangunan di Kota Tomohon. Terutama untuk menopang 4 (empat) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta dimensi pembangunan reformasi birokrasi. Turut hadir dalam paripurna, para anggota DPRD Kota Tomohon, Asisten Setda Kota Tomohon, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta Lurah se-Kota Tomohon. (youngky)
Ajukan Rancangan KUA PPAS APBD 2020, Ini Penjelasan Jimmy Feide Eman
