Pemkot Ajukan Ranperda APBD-P Tomohon ke Legislatif

TOMOHON, MANADONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pengajuan ini lewat Rapat Peripurna dalam Rangka Mendengarkan Penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda APBD-P, Senin (19/8) di Kantor DPRD Kota Tomohon.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Ir Miky JL Wenur MAP didampingi Wakil Ketua Caroll Senduk SH dan Youddy Moningka, SIP.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menjelaskan, penyusunan ranperda ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

“Ranperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2019 ini juga berpedoman pada dokumen perencanaan daerah. Dalam hal ini mengacu perubahan RKPD tahun 2019 dan juga konsisten dari kesepakatan bersama mengenai kebijakan umum perubahan APBD ( KUPA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD tahun anggaran 2019,” ujar Eman dalam sambutannya.

Dia mengatakan, perubahan anggaran berupa penyesuaian terhadap rencana pendapatan daerah, dan rencana penyesuaian alokasi belanja, pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Baca Juga:  Binilang Beri Semangat Tim Porodisa yang Terhenti di 8 Besar Liga Nusantara U-19

“Kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan yang dianggap strategis. Serta prioritas bagi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Eman membeberkan, APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019, pihaknya mengalokasikan belanja pendidikan tidak kurang dari 20 % dari APBD. Kesehatan dianggarakan sebesar 15%, demikian halnya alokasi anggaran untuk aparat pengawas internal pemerintah yakni 1 %. “Sehingga pengalokasian ”mandatory spending” tetap dilakukan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, mengenai penambahan alokasi anggaran, Eman menambahkan, pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 didistribusikan ke perangkat daerah dengan tetap memperhatikan program prioritas daerah.

“Harapan kepada DPRD untuk selanjutnya dapat menjadwalkan tahapan pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah ini sesuai dengan tahapan menurut aturan yang berlaku,” tukasnya. Hadir dalam paripurna, Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, para anggota DPRD, seluruh pejabat pemkot Tomohon para Camat dan Lurah se- Kota Tomohon.

(Youngky)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
20 votes

This will close in 10 seconds