Punisment Menanti Bagi Pejabat Sulut yang Tak Memenuhi Perjanjian Kerja

SULUT,Manadonews.co.id-.Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen ikut menghadiri kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut di Manado, Selasa (27/8/2019).

Pada kesempatan tersebut, Sekprov Silangen menegaskan, sebelum mengajukan anggaran tahun 2020, Perangkat Daerah (PD) harus mengingat bahwa apa yang diajukan itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga penyusunan anggaran bukan copy paste dari tahun sebelumnya tapi harus jelas apa programnya dan bagaimana outcomenya.

Silangen optimis seluruh PD mampu membuat perubahan tersebut dan melakukan perencanaan penganggaran bukan semata-mata terkait administrasi melainkan harus berbasis capaian.

Terkait reformasi birokrasi, Silangen meminta seluruh pejabat semakin meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerjanya karena monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kinerja perangkat daerah terus dilakukan sesuai perjanjian kinerja.

Ditambahkan, apabila pejabat tidak memenuhi perjanjian kerja dapat berujung punishment dengan mengundurkan diri dari jabatannya,” tegasnya.

“Opsi tersebut masih dipertimbangkan hingga dilakukan evaluasi dahulu oleh tim terkait kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur Sulut sebelum diambil keputusan,” pungkasnya.
(Stvn)

Baca Juga:  Ini Alasan Dinas Perkim Kota Tomohon Anggarkan Pekerjaan Jaringan Air Bersih di Kinilow dan Kinilow Satu
Tags:

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
982 votes

This will close in 10 seconds