Manado – Taman laut Bunaken masuk wilayah administratif Kota Manado merupakan salah-satu destinasi wisata andalan Provinsi Sulawesi Utara bahkan Indonesia sejak lama.
Pengamat pemerintahan dari Tumbelaka Academic Centre (TAC), Taufik Manuel Tumbelaka, mengusulkan pengelolaan aset penunjang pariwisata di Pulau Bunaken dilakukan satu pintu.
“Setahu saya, taman laut Bunaken dikelola oleh pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Namun banyak fasilitas publik penunjang pariwisata di Pulau Bunaken bukan aset mereka,” tutur Taufik Tumbelaka kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Rabu (27/11/2019).
Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si, yang ditemui wartawan Manadonews di kantor balai di Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Rabu (27/11/2019) sore, membenarkan hal tersebut.
“Iya, kami yang mengelola taman nasional sesuai undang-undang. Namun fasilitas publik penunjang pariwisata disana dimiliki juga oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, bahkan masyarakat,” ujar Farianna Prabandari.
Sehingga, lanjut Farianna Prabandari, tanggung-jawab pengelolaan fisik fasilitas publik di Pulau Bunaken merupakan tanggung-jawab pemilik aset.
“Punya kami hanya pos jaga. Retribusi masuk kas negara sesuai PP nomor 12 tahun 2014,” jelas Farianna Prabandari.
Namun menurut Farianna Prabandari, pihak balai siap mengelola fasilitas pariwisata di Pulau Bunaken secara keseluruhan jika dipercayakan.
“Jika mau disatukan kami siap, asalkan pemilik aset mau serahkan. Perbaikan atau rehabilitasi menggunakan APBN bisa dilakukan jika aset sudah jadi milik kami,” pungkas Farianna Prabandari yang didampingi Kasubag Tata Usaha, Nikolas Loli.
(YerryPalohoon)
