Kesadaran Bayar Pajak Kecamatan di Minsel Masih Rendah

MINSEL, MAMADONEWS – Komitmen kecamatan – kecamatan yang ada di Minsel dalam hal membayar pajak dinilai masih sangat rendah. Padahal, perlu diingat kembali, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dibayarkan seluruh rakyat Indonesia kepada negara.

Sayangnya, penerimaan pajak tahun ini masih belum maksimal. Ini dibuktikan dengan baru satu kecamatan, yakni kecamatan Motoling Timur yang lunas seratus persen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2019. Sedangkan enam belas kecamatan lainnya belum lunas. Padahal batas waktu pelunasan PBB sudah lewat pada 30 November lalu.

Menyadari hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minsel Evert Kawalo mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Dia menilai keterlambatan melunasi pajak akan berdampak tidak terealisasinya sebagian program pembangunan dan pelayanan.

“Pelunasan PBB dibatasi sampai dengan 30 November 2019. Tapi sampai dengan saat ini baru Kecamatan Motoling Timur yang keseluruhan desanya sudah melunasi PBB, sementara kecamatan lainnya masih menunggak,” kata Kawalo.

“Kesadaran membayar pajak wajib ditingkatkan, karena dengan membayar pajak, maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah akan berlangsung. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Kawalo.

Baca Juga:  Gubernur Olly Tandatangani Prasasti Gedung GMIBM 'Efrata' Kaiya Inobonto

Untuk itu, dia ingin kemauan yang dimiliki masyarakat untuk bayar pajak harus sepenuh hati. Dengan membayar pajak membuat masyarakat bangga karena turut membangun daerah.

Terkait sanksi yang akan diberlakukan untuk kecamatan atau desa yang masih menunggak pembayaran PBB, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menunda pencarian Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan akhir.

“Tidak ada sanksi untuk desa yang terlambat membayar PBB. Hanya saja, pencarian ADD triwulan empat, baru akan direalisasi setelah tunggakan dilunasi. Dan kami akan segera menyerahkan daftar desa-desa yang masih penunggak PBB, untuk menjadi pegangan Dinas PMD,” ungkapnya.

Nantinya, pajak akan digunakan untuk pengeluaran dalam urusan kepentingan pemerintah maupun masyarakat.

“Kemauan untuk bayar pajak harus diiringi dengan persepsi penggunaan pajak yang benar,” pungkasnya.

(DArK)