‘Kode Keras’ DPRD untuk Pemkot Tomohon, Ada Pesan Presiden Jokowi

TOMOHON, MANADONEWS – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon beberapa hal.

Salah satunya, berkaitan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),13 November 2019.

Di mana, menurut Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, presiden menekankan tentang cipta lapangan kerja dan investasi kepada pemerintah daerah.

Hal ini dikatakan Sundah saat memimpin Rapat Paripurna penutupan masa persidangan ketiga tahun 2019 dan pembukaan masa persidangan pertama tahun 2020, Rabu (8/1) di Ruang Sidang DPRD Tomohon.

Bak dua sisi mata uang, investasi dan lapangan kerja tak dapat dipisahkan. Dengan kemudahan investasi, lapangan kerja akan tercipta dan akan mampu menyerap tenaga kerja.

Kemudahan perizinan investasi dan pemangkasan birokrasi perizinan dirasa perlu dilakukan untuk meningkatkan transaksi neraca berjalan dan neraca perdagangan.

Dengan demikian, hal ini dapat berdampak pula pada kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam negeri.

Meski demikian, kemudahan investasi diberikan pada investor yang memiliki kategori tertentu, di antaranya investasi yang mengikuti UMKM di Pemda, produksi yang dihasilkan merupakan substitusi atau barang pengganti barang impor, dan terakit produk ekspor.

Baca Juga:  Ritha Dondokambey Tamuntuan Pimpin Pengurus Dewan Kehormatan PMI Sulut

“Pengurusan perizinan harus dipermudah. Setiap investasi harus melibatkan usaha kecil dan menengah,” kata Sundah.

Menurutnya, apa saja yang membebani masyarakat harus dipangkas. “Termasuk peraturan daerah (Perda) yang membebani masyarakat harus dibatasi,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menyentil peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Forkopimda harus menjadi mitra kerja yang baik dalam merumuskan kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan,” tuturnya.

“Kiranya hasil rakornas dapat diperhatikan,” harap Sundah menambahkan.

Dia juga mengingatkan Pemkot Tomohon terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu dekat ini.

“Sehubungan dengan pemeriksaan LKPD oleh BPK, maka diingatkan kepada Pemkot Tomohon agar segera menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran pemeriksaan tersebut,” jelasnya.

Dia mewanti, terkait permasalahan gaji sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang belum terbayarkan. “Kaitan dengan P3K, yang berjumlah empat orang yang sampai sekarang belum terbatarkan hak-hak mereka agar dapa diperhatikan perangkat daerah terkait. Serta dalam perekrutannya supaya memprioritaskan putra-putri daerah,” tandasnya. (Youngky)

Baca Juga:  Bupati Sri Wahyumi Manalip Buka Sepakbola Golkar Cup