Manado – Banjir besar 15 Januari 2014 lalu yang menelan banyak korban jiwa menjadi alasan utama pemerintah melakukan normalisasi sejumlah sungai di Kota Manado.
Namun proyek normalisasi yang sudah dimulai sejak 2016 hingga kini belum tuntas menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD Kota Manado.
Ketua DPRD Manado, Aaltje Dondokambey, menilai program normalisasi membutuhkan peran serta masyarakat yang mendiami bibir daerah aliran sungai (DAS).
“Seperti halnya pelebaran jalan, normalisasi sungai juga butuh pembebasan lahan. Nah, warga yang mendiami bibir sungai harus rela untuk direlokasi,” tukas Aaltje Dondokambey kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Senin (20/1/2020).
Normalisasi sungai, lanjut Aaltje Dondokambey, diperlukan untuk menjamin Kota Manado bebas banjir sekaligus mengamankan masyarakat dari bahaya banjir.
“Contoh terakhir, banjir 1 Januari 2020 lalu di ibukota negara, Jakarta. Banyak orang meninggal dunia akibat terbawa arus air yang meluber ke pemukiman dari sungai yang belum dinormalisasi. Banjir Jakarta serupa dengan banjir Manado 15 Januari 2014 lalu, jangan sampai terulang kembali,” tukas Aaltje Dondokambey.
Diketahui, normalisasi sungai merupakan proyek ‘patungan’ pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bertanggung jawab pada pengerukan dan proses pembuatan dinding turap beton atau sheetpile pada sisi sungai, sementara untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Manado sebagai ibukota provinsi dialiri beberapa sungai besar di antaranya Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, Sungai Karombasan dan Sungai Bahu.
(YerryPalohoon)
