Penimbunan Pantai Bikin Nelayan Manado Menderita, Ini Buktinya

Tambatan perahu di pantai kawasan Megamas Manado


Manado – Pembangunan kota sering mengorbankan kawasan pantai yang berimbas kepada nelayan.

Demikian dialami masyarakat Kota Manado yang berprofesi sebagai nelayan, mengakui penimbunan pantai yang dikemas dengan sebutan reklamasi dinilai merugikan.

“Secara umum masyarakat Manado mengalami kerugian dikarenakan pantai habis. Secara khusus kami para nelayan semakin kesulitan mencari ikan,” kata Andrew Mosa, nelayan warga Malalayang kepada wartawan Manadonews.co.id, Rabu (22/1/2020).

Andrew mengisahkan 40 tahun lalu sebelum penimbunan pantai di Boulevard I, nelayan tradisional masih mudah mendapatkan ikan tanpa harus melaut jauh dari pantai.

“Ketika itu masih banyak ikan di pantai. Dampak penimbunan merusak ekosistem pantai termasuk taman laut di sepanjang pantai Manado,” tukas Andrew.

Penimbunan pantai juga, lanjut Andrew, sangat menyulitkan nelayan membangun tambatan perahu yang aman.

“Contoh, tambatan perahu kami berada di antara batu-batu besar tajam tentu sangat berbahaya ketika ombak besar, perahu bisa pecah ketika terhempas di batu. Penimbunan pantai membuat kami menderita,” tutur Andrew.

Sebelumnya diberitakan, di kenal sebagai kota pantai karena dulu Manado memiliki garis pantai yang panjang, apalagi secara geografis Kota Manado terletak di Teluk Manado.

Pasca pembangunan kawasan bisnis dan perdagangan di bibir pantai ditandai dengan penimbunan pantai dimulai 1990-an, maka sebutan Manado sebagai kota pantai mulai hilang.

Praktis pantai Manado tersisa di bagian utara di Boulevard II ke arah Kecamatan Bunaken. Sementara ke arah barat dari pusat kota hingga Malalayang sebagian besar pantai sudah ditimbun.

Bahkan pantai sepanjang Jalan Piere Tendean, Boulevard I, hampir 100 persen sudah ditimbun dijadikan sejumlah kawasan bisnis seperti Marina Plaza, Blue Banter, Megamas, Mantos, Boulevard Mall, Lion Group dan Bahu Mall.

Pemerhati kota, Dino Sekoh, mengingatkan pemerintah tidak lagi melakukan penimbunan pantai.

“Dalam hal ini pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan terhadap kawasan pantai dan pulau-pulau kecil sesuai undang-undang dan Perda Zonasi tidak lagi memberi izin penimbunan pantai untuk pembangunan kawasan perdagangan,” ujar Dino Sekoh kepada wartawan Manadonews.co.id, Rabu (22/1/2020).

Dino Sekoh menyarankan pembangunan kawasan bisnis dan perdagangan baru dapat memanfaatkan ruang terbuka di Manado bagian timur arah Kecamatan Mapanget dan Kabupaten Minahasa Utara.

“Di sana sudah dilengkapi infrastruktur jalan seperti Ringroad II, tol Manado-Bitung, Jalan Soekarno, bahkan terbaru pembangunan bypass dari Bandara Sam Ratulangi ke Likupang Minut,” tandas dia.

(YerryPalohoon)

Baca Juga:  Akibat Corona, Penghuni Rumah Kost 'Hengkang'