LMI ”Kepung” Kejati Sulut Minta Kasus Paka-paka Ombak Minut Dituntaskan

SULUT,Manadonews.co.id-.Penyelesaian Kasus Pemecah Ombak Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang telah menetapkan beberapa terdakwa semakin menarik diikuti.

Upaya desakan penyelesaian kasus tersebut terus bergulir, salah satunya datang dari LMI Sulut. Menurut Tonaas Wangko LMI Pdt.Hanny Pantouw, bahwa pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk segera menuntaskan hingga selesai.

Dijelaskan, sudah ada empat (4) Kajati yang menangani kasus yang ikut menyeret nama Bupati Minut Vonny Panambunan tersebut.

“Sudah 4 kajati tapi tak mampu tuntaskan kasus paka paka omba ini. Mereka belum mampu ungkap aktor intelektual. Padahal dipersidangan sudah nyata-nyata disebut,” ujar Pantouw saat memimpin massa LMI Sulut menggelar aksi damai di Kejati Sulut, Senin (3/2/2020) siang.

“Ada apa dengan kejaksaan. Harus tuntas supaya masyarakat tak bertanya. Kami memberi dua opsi, dihentikan atau terus. Kejati harus berani jika ini dihentikan, jika tidak yah harus diteruskan,” ungkapnya.

Pantouw menyebut, bukan hanya kasus Paka-paka Omba Minut. Namun juga semua kasus yang mangkrak.

“Kami menilai mereka tak kerja di kasus ini dan menduga ada yang jadi tumbal. Jika tak selesai, dalam waktu dekat ini kami akan turun demo lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” katanya.

Baca Juga:  Wawali Minta Peran Inspektorat Dalam Penyusunan Program Disetiap OPD

Dirinya bahkan mempertanyakan proses hukum di Indonesia, khususnya di Sulut.

“Proses hukum harus jalan dan kejaksaan jangan pandang bulu,” tuturnya.

Dijelaskan bahwa ada nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, salah satunya Vonnie Anneke Panambunan.

“Harus usut terus. Siapapun dia, mau pejabat publik atau tidak. Apalagi ini kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah,” tutupnya.

Aksi damai ini berjalan aman dan lancar karena dikawal oleh Polresta Manado.

Diketahui, sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2018, pengadilan telah memvonis terhadap ketiga terdakwa kasus pemecah ombak yaitu Steven Solang (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsidair satu bulan kurungan.

Kemudian Terdakwa Rosa Tindajoh (54) yang menjabat kala itu, Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan.

Sedangkan Robby Moukar (47), Direktur Manguni Makasiouw Minahasa sebagai pelaksana proyek divonis 2,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan penjara.

Baca Juga:  HUT ke-52, Wali Kota Eman Ibadah Bersama Jemaat GMIM Bait El Kamasi

Robby juga dikenai uang pengganti Rp 87 juta, dan bila hingga batas waktu yang ditetapkan uang pengganti tersebut tidak bisa dipenuhi terdakwa Robby, ditambah dua bulan kurungan.
(Stvn)