Ini Penjelasan Lengkap Sekda Mitra Terkait Pemutusan Kerjasama Dengan BPJS

Sekda Mitra David Lalandos

MITRA, ManadoNews.co.idBerikut penjelasan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Drs Jesaja Yoke Legi, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) David H.  Lalandos, AP. MM terkait pemutusan kerja sama dengan BPJS.

Dijelaskan Lalandos, untuk diketahui dan dimengerti oleh semua masyarakat Mitra. “pasal 34 UUD 1945 “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Di bidang Kesehatan, Kewajiban ini telah dilaksanakan oleh Negara melalui pemberian Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan  (Jamkesmas) yang dapat dikategorikan miskin. Kalau di Mitra jumlahnya berkisar 40 an ribu.

“Nah dengan jumlah penduduk Mitra sekitar 117 ribu-an berarti masih ada sekitar 70 an ribu yg kategorinya bukan miskin seperti ASN, TNI, Polri, Pensiunan, Karyawan swasta dan lainnya. Sebenarnya masyarakat kategori ini sebagian sudah secara otomatis menjadi peserta BPJS. Tapi sebagian lagi karena kesadaran pribadi secara mandiri mendaftar menjadi peserta BPJS mandiri,” jelas Sekda David Lalandos, melalui via pesan Whats’App, Rabu (05/02/2020).

Baca Juga:  Binilang Imbau Memasang Bendera Setengah Tiang

Meski begitu, Sekda menjelaskan, ada masyarakat kategori bukan miskin (ini mungkin sekitar 40an ribu waktu itu), yang sama sekali belum menjadi peserta BPJS karena berbagai alasan. Olehnya atas dasar kemanusiaan dan menjadi kebijakan Bupati Mitra James Sumendap, tahun 2017 semua masyarakat yang kategori bukan miskin ini didaftar oleh Pemkab Mitra sebagai peserta BPJS Jamkesda berhubung juga Mitra masih bisa membijaksanai penganggarannya di APBD bersama DPRD sampai tahun 2019.

“Diakhir tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang salah satu isinya “Menaikan iuran BPJS” disemua tingkatan termasuk Jamkesmas dan Jamkesda dari Rp.25.500 menjadi Rp. 42.000 atau sekira 82%,” tegas Lalandos.

Munurut Sekda, disinilah letak permasalahannya “KENAIKAN IURAN” yang menyebabkan Pemkab Mitra tidak melanjutkan kerjasama dengan BPJS bagi sebagian masyarakat yang kategori bukan miskin tadi. Di sebabkan karena anggaran yang sebelumnya sudah di plot dalam APBD sebesar 16 miliar tidak cukup karena kenaikan Iuran.

“Sambil Pemkab Mitra mulai mencari alternatif atau skema yang tepat untuk mengakomodir pelayanan kesehatan bagi masyarakat kategori bukan miskin tadi,” pungkasnya.

Baca Juga:  Walikota Buka Kegiatan Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan KLA

(Dmfm)