SULUT,Manadonews.co.id-.Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa (dandes) di awal 2020.
Wagub Kandouw meminta seluruh aparatur Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan penggunaannya sesuai aturan agar bermanfaat bagi pembangunan desa dan memajukan perekonomian daerah.
“Saat ini hampir Rp 70 triliun dandes dikucurkan oleh pemerintah pusat. Kalau itu terdisitribusi pada masyarakat, paling tidak ini dapat menyokong peningkatan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kandouw saat menghadiri Raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dandes dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi di Auditorium Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, kegiatan yang dimotori Kemendagri ini sangat baik untuk percepatan penyaluran dandes. Pencairan dana pemerintah pusat ini dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kata Kandouw, dandes yang masuk ke Sulut sekira Rp 1,2 triliun, dan selang lima tahun berjalan sudah ada sekira Rp 5 triliun yang berputar menopang perekonomian Sulut.
“Jadi sangat kami rasakan walaupun belum sempurna. Tapi paling tidak untuk pengangguran saja sesuai data BPS tahun 2019, telah terjadi penurunan terlebih mereka yang ada di desa,” tandasnya.
Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian menyampaikan bahwa dandes harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Jangan sampai naiknya anggaran dandes dari tahun ke tahun, justru angka penyimpangannya juga ikut naik. Ingat, saat ini banyak pihak yang ikut mengawasi dandes,” ucap Adrian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Sulut, Roy Mewoh mengatakan, alokasi dandes untuk Provinsi Sulut di tahun 2020 sebesar Rp 1,24 triliun.
“Dandes itu dialokasikan bagi 1.507 desa yang tersebar di 140 kecamatan pada 11 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Utara,” terang Mewoh.
Mewoh menyebut, alokasi dandes untuk Sulut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun. Dia mengatakan, harapan terbesar pemerintah adalah dengan pemanfaatan dandes maka bisa menghapus desa miskin di Bumi Nyiur Melambai.
“Begitu juga pemanfataannya, bukan cuma diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi ada program pemberdayaan masyarakat yang wajib diprioritas pemerintah desa,” kuncinya.
(***/Stvn)
