Maikel Maringka Interupsi Soal Incenerator, Vicky Lumentut Bilang Jangan Asal Bicara

Maikel Maringka interupsi di akhir rapat paripurna

Manado – Pemkot Manado telah memutuskan gunakan incenerator atau alat pembakar sampah sebagai solusi persampahan.

Lima unit incenerator akan dioperasikan di 5 kecamatan sambil menunggu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang akan dibangun di Wori Minahasa Utara oleh Pemprov Sulut.

Menarik, penggunaan alat pembakar sampah dengan suhu tinggi ini, mendapat penolakan legislator Partai Golkar, Maikel Maringka.

Melakukan interupsi di akhir rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Manado, Aaltje Dondokambey, Senin (9/3/2020) sore, Maikel Maringka mengungkapkan bahwa penggunaan incenerator berakibat polusi udara dan dilarang oleh kementerian kesehatan.

“Sesuai peraturan Menkes incenerator dilarang, tidak bisa dalam pemukiman masyarakat. Saya sudah pelajari, dalam satu bulan masyarakat akan menderita Ispa (penyakit pernafasan),” terang Maikel Maringka pada rapat paripurna yang dihadiri Walikota Vicky Lumentut dan Wawali Mor Bastiaan.

Walikota Vicky Lumentut menjelaskan kepada wartawan usai rapat paripurna

Maikel Maringka menambahkan, pengelolaan sampah menggunakan incenerator hanya merubah wujud sampah akhirnya tetap di buang ke TPA.

“42 persen gas emisi di AS dihasilkan dari pembakaran. Apabila ada rencana penambahan (incenerator) harus ditinjau kembali. Pemerintah harus mengkaji ulang,” tegas Maringka.

Walikota Vicky Lumentut berkesempatan menanggapi kritik pedas Maikel Maringka usai rapat paripurna ketika diwawancarai.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Manado ini, menegaskan penggunaan incenerator sudah dikonsultasikan dengan kementerian lingkungan hidup.

“Kita ada konsultasi dengan kementerian lingkungan hidup sebelum alat ini digunakan. Kita juga nda mau polusi di Manado ini,” jelas Lumentut.

Vicky Lumentut membantah argumentasi Maikel Maringka. Menurut dia, yang dilarang adalah pembakaran sampah dengan suhu di bawah 800 derajat celsius.

“Jadi, jangan sambarang lepas (asal bicara). Kita juga konsultasi. Di bawah 800 tidak diizinkan, di atas 800 silakan. Alat ini 900 ke atas, ada yang seribu. Jakarta masih pakai,” pungkas Lumentut.

(YerryPalohoon)

Baca Juga:  Walikota Manado 'Curhat' ke Presiden Jokowi